KAYUAGUNG, HR — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, memetakan lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Langkah ini bertujuan memperkuat penanganan di wilayah rawan.
Pemkab OKI tidak hanya menghitung jumlah titik api. Pemerintah juga mengevaluasi penyebab kebakaran, kecepatan penanganan, kendala di lapangan, dan langkah pencegahan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pemantauan dan Tindak Lanjut Penanganan Karhutla di Kabupaten OKI, Senin (21/9/2026).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan pemerintah melakukan evaluasi setelah karhutla meningkat pada Agustus. Sementara itu, jumlah hotspot menurun pada September.
Menurut Muchendi, pemerintah perlu memastikan penurunan hotspot berjalan bersama perbaikan strategi penanganan.
“Bukan hanya berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Kita harus melihat apakah titik itu baru atau berulang, apa penyebabnya, bagaimana respons kita, apa yang belum berhasil dan apa yang perlu diperbaiki,” kata Muchendi.
Pemkab OKI akan mengelompokkan lokasi kebakaran berulang berdasarkan tingkat kerawanan. Hasil pemetaan akan menentukan prioritas personel, patroli, peralatan, sumber air, dan logistik.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan penanganan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, perusahaan, dan relawan. Tim akan menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi setiap zona.
Kepala BPBD OKI Pratama Suryadi mengatakan data pemerintah provinsi mencatat 175 hotspot pada 21 September. Jumlah tersebut menurun dibandingkan sehari sebelumnya.
Hotspot terbanyak berada di Sungai Menang dengan 42 titik. Selanjutnya, Tulung Selapan mencatat 41 titik, Cengal 29 titik, Mesuji 17 titik, dan Kayuagung 14 titik.
Penanganan karhutla melibatkan BPBD, Polres OKI, Kodim 0402/OKI, Manggala Agni, dan unsur kecamatan. Namun, keterbatasan personel, peralatan, serta sumber air masih menjadi kendala.
“Memang ada keterbatasan alat dan personel. Ketika beberapa titik muncul bersamaan, kami harus menentukan prioritas penanganan,” ujar Pratama.
Karena itu, Pemkab OKI akan mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana yang diusulkan BPBD, TNI, dan Polri. Pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan personel tambahan dan relawan.
Selain itu, tim akan memetakan patroli terpadu berdasarkan zona rawan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat respons ketika kebakaran muncul.
Muchendi juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada kebakaran berulang di kawasan konsesi. Ia meminta perusahaan dan pengelola lahan memperkuat pencegahan serta penanganan di wilayah tanggung jawab masing-masing.
“Kalau terjadi kebakaran berulang di satu lokasi, kita harus tahu penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memiliki atau mengelola lahan harus terlibat maksimal,” ujarnya.
Pemkab OKI juga akan memetakan kebutuhan sumur bor, embung, dan sekat kanal. Sarana tersebut dapat membantu pencegahan sekaligus menjaga ketersediaan sumber air di lokasi rawan.
Pemerintah akan menyesuaikan anggaran jika kebutuhan mendesak memerlukan dukungan tambahan. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain memadamkan api, Pemkab OKI memantau dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemantauan berlangsung melalui 33 puskesmas, termasuk untuk melihat tren ISPA dan kondisi kelompok rentan.
Data tersebut akan menjadi dasar penyediaan dukungan kesehatan. Bantuan dapat berupa masker, vitamin, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Selanjutnya, hasil evaluasi akan menjadi dasar penataan strategi penanganan karhutla di OKI. Strategi itu mencakup pembagian zona prioritas, patroli terpadu, penguatan sarana, serta peningkatan keterlibatan pengelola lahan.
Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah rawan karhutla.
“Jangan sampai kita hanya bicara api, tetapi lupa dampaknya kepada masyarakat,” kata Muchendi.