JAKARTA, HR – Hilangnya segel atau KPK line yang sebelumnya dipasang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di akses menuju ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memunculkan pertanyaan serius. Bea Cukai Watch (BCW) mendesak KPK mengusut siapa pihak yang mencopot segel tersebut dan memastikan tidak ada barang bukti yang berubah maupun hilang.
Koordinator BCW Jimmy Endey menilai pencopotan segel tidak semestinya dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Terlebih, KPK sebelumnya menyatakan penyegelan dilakukan dalam rangkaian penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena penyidik menduga terdapat bukti atau barang bukti yang diperlukan di lokasi tersebut.
“Kalau tim KPK tidak pernah melepas segel itu, pertanyaannya sederhana: siapa yang mencopotnya?” kata Jimmy di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo 123, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Jimmy, KPK memiliki sejumlah cara untuk mengungkap pihak yang mencopot segel tersebut. Di antaranya dengan memeriksa rekaman kamera pengawas, catatan akses ruangan, keterangan petugas keamanan, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi ketika segel masih terpasang hingga diketahui telah hilang.
“Gedung Bea Cukai bukan tempat tanpa pengawasan. Buka CCTV, periksa siapa yang punya akses, siapa yang masuk, dan siapa yang mengetahui pencopotan segel itu,” ujarnya.
Persoalan tersebut mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai pada Rabu (9/9/2026). Jaksa KPK memperlihatkan dokumentasi penyegelan kepada mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Ayu Sukorini.
Dalam persidangan terungkap bahwa tim KPK sebelumnya memasang KPK line di pintu akses menuju ruang kerja Dirjen Bea Cukai. Namun, ketika petugas kembali ke lokasi, segel tersebut sudah tidak terpasang. Tim KPK disebut tidak pernah mencopotnya.
KPK kemudian membenarkan pernah melakukan penyegelan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tindakan tersebut dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Saat itu, kata dia, terdapat dugaan bukti atau barang bukti yang dibutuhkan penyidik berada di lokasi tersebut.
Bagi Jimmy, penjelasan tersebut justru mempertegas pentingnya pencopotan segel diusut secara serius.
“Kalau ruangan disegel karena diduga ada barang bukti, kemudian segelnya hilang tanpa dilepas KPK, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang mencopot pita itu,” katanya.
BCW meminta KPK memastikan apakah ada pihak yang memasuki ruangan setelah segel dicopot. Penyidik juga dinilai perlu memastikan kondisi dokumen, perangkat elektronik maupun benda lain yang berada di dalam ruangan tidak berubah dari kondisi sebelumnya.
Namun, Jimmy menegaskan BCW tidak menuding Djaka Budhi Utama ataupun pejabat tertentu sebagai pihak yang mencopot segel.
“Kami tidak mengatakan Dirjen Bea Cukai yang mencopot segel. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Tapi justru karena belum diketahui siapa pelakunya, KPK harus mengusutnya sampai terang,” tegasnya.
BCW juga mempertanyakan tindak lanjut KPK setelah mengetahui segel tersebut telah hilang. Salah satu hal yang perlu dijelaskan, menurut Jimmy, adalah apakah ruangan tersebut kemudian digeledah dan apakah langkah pengamanan terhadap lokasi kembali dilakukan.
“KPK tidak perlu membuka materi penyidikan yang bersifat rahasia. Tapi publik berhak mengetahui tindak lanjut atas persoalan pencopotan segel yang sudah terungkap dalam persidangan,” ujarnya.
Jimmy mempertanyakan apakah CCTV telah diperiksa, apakah pihak-pihak yang memiliki akses sudah dimintai keterangan, serta apakah ruangan tersebut akhirnya diperiksa kembali.
“Apakah CCTV diperiksa? Apakah orang yang memiliki akses sudah dimintai keterangan? Apakah ruangan akhirnya digeledah? Dan yang paling penting, apakah seluruh barang bukti yang dicari KPK tetap utuh?” kata Jimmy.
Menurutnya, pengusutan pencopotan KPK line juga menyangkut kewibawaan proses penyidikan. Sebab, segel penyidik merupakan tanda bahwa suatu lokasi sedang diamankan untuk kepentingan penegakan hukum.
“KPK line bukan pita dekorasi. Itu penanda bahwa lokasi sedang diamankan untuk kepentingan penegakan hukum,” katanya.
Karena itu, BCW meminta KPK tidak melihat jabatan maupun kedudukan pihak yang nantinya ditemukan terlibat. Pengusutan pencopotan segel juga harus dipisahkan dari spekulasi mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam perkara pokok dugaan korupsi Bea Cukai.
“Yang kami minta sederhana. Cari siapa yang mencopotnya, siapa yang memerintahkan jika memang ada perintah, siapa yang masuk setelah segel dibuka, dan pastikan tidak ada barang bukti yang berubah atau hilang,” ujar Jimmy.
Ia menilai KPK tidak boleh membiarkan pertanyaan tersebut menggantung setelah fakta mengenai hilangnya segel terungkap di ruang sidang.
“Jangan sampai yang hilang ternyata bukan cuma segelnya,” tandasnya. •didit