LAMSEL, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendorong dunia usaha meningkatkan peran dalam pengentasan kemiskinan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemkab menyampaikan dorongan tersebut dalam Rapat Koordinasi CSR/TSLP Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (9/9/2026). Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, memimpin rapat tersebut.
Melalui Forum CSR, perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan sosial. Dunia usaha juga perlu mendukung program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tri mengatakan sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha perlu terus diperkuat. Menurutnya, Forum CSR membutuhkan partisipasi perusahaan yang lebih luas serta model kerja yang jelas.
“Yang pertama adalah masih rendahnya partisipasi dunia usaha di dalam Forum CSR ini. Yang kedua adalah penyusunan model kerja,” ujar Tri.
Tri menjelaskan, kemiskinan memiliki banyak faktor penyebab. Karena itu, pemerintah tidak dapat mengatasinya hanya melalui pemberian bantuan.
Upaya pengentasan kemiskinan perlu menyentuh pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Tri mendorong perusahaan mengarahkan CSR pada program yang menyentuh akar persoalan kemiskinan. Di bidang pendidikan, misalnya, perusahaan dapat membantu mencegah anak putus sekolah.
Perusahaan juga dapat memberikan beasiswa, pendidikan vokasi, dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Bagaimana dunia usaha yang memang juga bagian dari Forum CSR ini melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” kata Tri.
Menurut Tri, peningkatan kompetensi masyarakat dapat memperluas peluang kerja. Keterampilan yang sesuai kebutuhan industri juga meningkatkan peluang masyarakat terserap dunia kerja.
Dengan demikian, program CSR dapat ikut membantu memutus rantai kemiskinan.
Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, Tri mendorong CSR mendukung layanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Program juga dapat menyasar pengembangan UMKM, modernisasi pertanian, serta peningkatan akses pasar dan pembiayaan.
Dunia usaha juga dapat membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Bentuknya antara lain rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, dan pembangunan sanitasi.
Tri menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat. Data tersebut menjadi dasar agar bantuan dan program CSR benar-benar tepat sasaran.
Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat CSR bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Kabupaten Lampung Selatan Akbar Bintang Putranto menyatakan kesiapan mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Namun, ia mengakui Forum CSR masih perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan yang tergabung di dalamnya.
“Forum CSR mendukung apa yang menjadi program-program prioritas yang ada di pemerintah daerah,” ujar Akbar.
Akbar juga menilai sejumlah program CSR masih berjalan secara sporadis dan lebih berorientasi pada kegiatan charity. Karena itu, forum membutuhkan sinergi yang lebih kuat.
Menurutnya, program CSR perlu diarahkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Program tersebut juga harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemkab Lampung Selatan berharap semakin banyak perusahaan bergabung dan aktif dalam Forum CSR.
Selain itu, forum diharapkan menghasilkan model kerja dan roadmap bersama. Pedoman tersebut dapat membantu mengoptimalkan kontribusi CSR bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.