Pemkab Taput Dorong Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

TAPUT, HR — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana melalui koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pasca Bencana Sumatera Bidang Pekerjaan Umum (PU) Kementerian Pekerjaan Umum RI.

Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menggelar pertemuan kerja dengan Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian PU RI, Ir. Jarot Widyoko, beserta jajaran di Siborongborong, Rabu (9/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub) Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak. Mereka membahas progres penanganan jalan, jembatan, irigasi, dan sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana.

Kementerian PU saat ini memprioritaskan pemulihan akses Jalan Nasional ruas Tarutung–Tapanuli Tengah/Sibolga. Pemerintah juga memberikan dukungan pada sektor irigasi melalui Program Optimasi Lahan (Oplah).

Program tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp42 miliar dan mencakup 32 lokasi. Selain itu, Kementerian PU menjalankan normalisasi dan penanganan fisik Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae.

Bupati Tapanuli Utara menilai perbaikan jalan kabupaten juga membutuhkan perhatian serius. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam menjaga konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama di Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae,” ujar Bupati.

Menanggapi usulan tersebut, Ir. Jarot Widyoko mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Tapanuli Utara. Ia menyatakan akan membawa usulan prioritas daerah tersebut ke tingkat pusat dan mengupayakan realisasinya secara bertahap.

Pemkab Tapanuli Utara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *