PAGAR ALAM, HR — Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terkait penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026.
Wali Kota Ludi mengikuti rapat secara virtual dari Griya Wali Kota Pagar Alam, Senin (7/9/2026). Rapat tersebut membahas langkah pencegahan, pemadaman, serta penanganan Karhutla untuk menghadapi puncak musim kemarau 2026.
Pemerintah menggelar rapat tersebut untuk menyamakan pemahaman dengan dunia usaha terkait kebijakan pencegahan dan penanganan Karhutla. Pemerintah juga menegaskan kewajiban pemegang HGU dan perizinan berusaha dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Melalui rapat tersebut, pemerintah mendorong penguatan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kejaksaan, TNI, Polri, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut penting untuk mengantisipasi potensi peningkatan Karhutla saat puncak musim kemarau.
Rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah dari sembilan provinsi yang dinilai rawan Karhutla. Kesembilan provinsi tersebut yakni Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua.
Selain pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga melibatkan 325 perusahaan dari unsur dunia usaha. Jumlah tersebut terdiri atas 175 pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan 150 perusahaan pemegang izin usaha terkait penanganan kebakaran.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama.
Menko Polkam juga menekankan pentingnya pencegahan sejak dini. Ia meminta aparat menindak tegas oknum atau pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Dengan koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah pencegahan dan penanganan secara cepat menjadi kunci untuk mengurangi dampak Karhutla selama puncak musim kemarau 2026.