LAMSEL, HR — Belum ada laporan erupsi lanjutan Gunung Anak Krakatau (GAK) setelah aktivitas terakhir pada 6 September 2026. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tetap memperkuat kesiapsiagaan dan pemantauan.
Pemkab Lampung Selatan terus mengikuti perkembangan aktivitas GAK. Langkah ini bertujuan memastikan kondisi masyarakat tetap aman serta mempercepat penanganan jika muncul potensi dampak.
Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau hingga Senin (7/9/2026), belum terdapat laporan erupsi lanjutan. Petugas tetap memantau aktivitas gunung api dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada pihak terkait.
Di sisi lain, Pemkab Lampung Selatan masih menangani dampak abu vulkanik di sejumlah wilayah. Abu yang menempel pada atap rumah, pepohonan, dan lingkungan sekitar perlu mendapat perhatian karena dapat kembali terbawa angin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan pemerintah daerah terus mengikuti perkembangan GAK sejak awal. Pemkab juga menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Karena itu, Supriyanto meminta seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan kewenangannya. Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak lengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Supriyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait dan Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Andi Suardi, di Aula Rajabasa, Senin (7/9/2026).
Menurut Supriyanto, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan sesuai kondisi terkini. Pemkab tidak ingin informasi yang belum terverifikasi menimbulkan keresahan atau penafsiran berbeda.
“Yang paling penting kita harus memastikan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan justru menimbulkan penafsiran yang berbeda,” tegasnya.
Untuk menjaga konsistensi informasi, setiap perangkat daerah yang memiliki data atau perkembangan di lapangan diminta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Koordinasi tersebut dilakukan sebelum informasi disampaikan kepada publik.
“Kalau ada data atau informasi, koordinasikan dulu dengan Kominfo. Kita ingin informasi yang keluar ini satu, jelas, dan tidak menimbulkan simpang siur di masyarakat,” ujar Supriyanto.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan menjaga ketenangan masyarakat di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial.
Supriyanto mengingatkan warga agar tidak langsung mempercayai video atau informasi mengenai GAK. Masyarakat perlu memastikan waktu kejadian dan sumber informasi sebelum menyebarkannya.
Menurutnya, video lama dapat kembali beredar dan dianggap sebagai rekaman aktivitas terbaru. Karena itu, warga diminta mengikuti informasi dari sumber resmi yang memperbarui perkembangan berdasarkan hasil pemantauan lapangan.
Selain informasi publik, Pemkab Lampung Selatan juga memperhatikan dampak abu vulkanik yang masih tersisa di lingkungan warga. Masyarakat diingatkan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan serta melindungi makanan dan minuman dari paparan abu.
Pemkab juga mulai mengantisipasi potensi persoalan lain setelah kemarau panjang. Memasuki musim hujan, pemerintah perlu mewaspadai genangan, banjir, dan longsor di sejumlah wilayah.
“Mitigasi ini bukan hanya ketika ada kejadian. Kita harus melihat apa yang mungkin terjadi ke depan, termasuk menghadapi musim hujan. Titik-titik yang berpotensi menimbulkan masalah harus mulai kita cek dan kita siapkan,” kata Supriyanto.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Lampung Selatan turut memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Setiap kebijakan dan langkah penanganan terus dikoordinasikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi serta keselamatan masyarakat.
Pemkab Lampung Selatan memastikan pemantauan aktivitas GAK terus berlangsung. Perangkat daerah juga diminta memperkuat mitigasi, koordinasi lintas sektor, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang dan waspada. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.