LAMSEL, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat mitigasi erupsi Anak Krakatau menyusul peningkatan aktivitas gunung api tersebut.
Pemkab menyiapkan sejumlah langkah lintas sektor untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Bupati Lampung Selatan memimpin rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada Sabtu malam (5/9/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk memastikan kesiapan pemerintah menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau menunjukkan potensi dampak berupa hujan abu vulkanik.
Namun, Hendry menjelaskan kondisi saat ini berbeda dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada 2018 yang disertai longsoran tubuh gunung dan memicu tsunami.
“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut berlaku hingga pihak berwenang menyatakan kondisi aman.
Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP memantau potensi dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan. Pemantauan berlangsung di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti.
Pemkab juga meminta seluruh kecamatan aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat. Petugas memberikan imbauan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah ketika hujan abu vulkanik terjadi.
Untuk menjaga kesehatan masyarakat, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan menyiagakan petugas. Mereka juga menyiapkan pembagian masker dan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Pemkab Lampung Selatan memberikan perhatian khusus kepada nelayan. Pemerintah mengimbau masyarakat yang beraktivitas di laut tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dengan radius paling dekat tiga kilometer. Nelayan juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan menyiapkan skenario pembelajaran alternatif jika aktivitas erupsi terus berlangsung. Pemerintah akan menyesuaikan opsi peliburan sekolah atau pembelajaran daring dengan perkembangan situasi dan rekomendasi instansi terkait.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi dampak erupsi yang berkepanjangan. Langkah tersebut bertujuan menjaga kebutuhan masyarakat dan nelayan apabila aktivitas erupsi mengganggu kegiatan ekonomi.
Seluruh perangkat daerah juga mendapat tugas untuk terlibat dalam penanganan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.
Pemkab juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Dalam penanganan bencana, BPBD Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai perangkat daerah koordinator. BPBD juga membuka layanan Call Center di nomor 0823-5892-4600.
Tim penanganan bencana melakukan pemantauan dan pelaporan kondisi secara berkala setiap tiga jam. BPBD kemudian menyampaikan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui sistem pelaporan berjenjang.
Hendry mengatakan Pemkab Lampung Selatan juga menerapkan sistem informasi satu pintu untuk seluruh publikasi mengenai aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi pusat penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” ujar Hendry.
Pemkab Lampung Selatan mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Warga juga perlu meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari pemerintah maupun instansi berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.