GOWA, HR — Gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Gowa menggelar rapat kerja terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III 2026. Namun, tiga pejabat eksekutif yang mendapat undangan tidak menghadiri rapat tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, SE., membenarkan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026).
Menurut Hasrul, DPRD Gowa telah menyampaikan undangan secara resmi kepada tiga pejabat eksekutif. Mereka terdiri atas Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa, Kepala Bagian Hukum Setda Gowa, dan Kepala Keuangan Daerah.
Rapat gabungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, pukul 10.00 WITA. Namun, ketiga pejabat tersebut tidak hadir dalam agenda yang berkaitan dengan fungsi pengawasan legislatif.
“Surat undangan ini kami berikan kepada ketiga pejabat secara resmi melalui kelembagaan. Kami mengundang mereka untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan yang dibuat pimpinan eksekutif. Namun, kami menyayangkan ketiga pejabat tersebut tidak hadir,” ujar Hasrul.
Hasrul mengatakan DPRD Gowa akan melakukan rapat internal bersama komisi terkait untuk menentukan agenda pemanggilan kembali ketiga pejabat tersebut.
“Kami akan kembali rapat internal sesama komisi untuk mengatur ulang pemanggilan,” ucapnya.
Hasrul menilai kehadiran pejabat eksekutif penting untuk memberikan penjelasan kepada DPRD. Terlebih, rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Hasrul juga menanggapi persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Ia menyebut Plt Sekda Gowa sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membayarkan gaji paling lambat 5 September 2026.
“Plt Sekda Gowa menjamin gaji pegawai ASN dan non-ASN akan dibayarkan sesuai pernyataannya di media,” kata Hasrul.
Namun, ia menyebut pembayaran gaji tersebut belum terealisasi hingga 3 September 2026.
“Akan tetapi, faktanya sampai sekarang belum dibayarkan,” tambahnya.
Hasrul berharap ketiga pejabat eksekutif tersebut dapat memenuhi undangan DPRD pada agenda berikutnya. Menurutnya, kehadiran mereka penting untuk memberikan klarifikasi mengenai kebijakan pemerintah daerah.
“Kami berharap pada undangan rapat kerja gabungan komisi berikutnya mereka bisa hadir untuk memberikan klarifikasi atas kebijakan yang dibuat pimpinan eksekutif,” tutup Wakil Ketua I DPRD Gowa.
