LAMSEL, HR — Rencana pengembangan Kawasan Teluk Nipah memasuki tahap penajaman. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan turun langsung untuk memastikan sejumlah alternatif lokasi yang masuk dalam kajian pengembangan kawasan tersebut.
Langkah itu diawali melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (18/8/2026). Setelah rapat, tim melanjutkan kegiatan dengan meninjau sejumlah titik yang menjadi lokasi kajian.
Koordinasi tersebut bertujuan menyamakan data dan persepsi sebelum Pemkab Lampung Selatan menyusun kajian serta masterplan pengembangan Teluk Nipah.
Tim membahas sejumlah aspek, mulai dari lokasi dan luas kawasan hingga kondisi serta status lahan. Tim juga mencermati aksesibilitas, tata ruang, dan rencana pengembangan kawasan.
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan M. Mawardi mengatakan, kunjungan lapangan bertujuan memastikan kondisi sejumlah alternatif lokasi yang sebelumnya telah dibahas, termasuk kawasan sekitar Tambang Batu Jaya.
“Intinya, lokasi yang kemarin diarahkan kurang lebih sekitar 110 hektare ini kita coba pastikan di lapangan. Setelah itu kita duduk bersama kembali untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto menekankan pentingnya penyamaan persepsi sebelum tim melakukan verifikasi lapangan.
Menurutnya, kejelasan titik lokasi dan data verifikasi menjadi dasar agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan kesimpulan untuk tahapan berikutnya.
“Ini tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya. Ada beberapa hal di lapangan yang perlu kita sepakati dan pahami bersama, sehingga pada pembahasan berikutnya kita sudah dalam satu frame yang sama,” kata Supriyanto.
Dalam pembahasan, tim mencermati sejumlah alternatif lahan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Aspek yang menjadi perhatian antara lain status dan pemanfaatan lahan PTPN, kawasan yang telah memiliki izin, sempadan pantai, kondisi topografi, serta keberadaan kawasan pertambangan.
Tim selanjutnya akan memetakan alternatif tersebut dan melakukan overlay dengan hasil kajian tata ruang serta rencana pengembangan kawasan. Langkah itu bertujuan menentukan lokasi yang paling sesuai dengan karakteristik dan arah pengembangan Teluk Nipah.
Selain menentukan lokasi, tim juga membahas penyusunan masterplan secara menyeluruh. Meski pembangunan dapat berlangsung secara bertahap, Pemkab Lampung Selatan perlu merancang arah pengembangan kawasan sejak awal agar setiap tahap pembangunan tetap berada dalam satu kerangka terintegrasi.
Aspek konektivitas juga menjadi perhatian. Tim membahas akses menuju kawasan, kebutuhan jaringan jalan, keterhubungan dengan jalan utama, serta kemungkinan dukungan akses untuk kegiatan pengembangan dan mobilisasi material.
Usai rapat koordinasi, tim meninjau langsung sejumlah titik alternatif untuk melakukan verifikasi lapangan.
Hasil verifikasi akan menjadi bahan untuk mempertajam kajian dan menyusun rencana pengembangan Kawasan Teluk Nipah.
Melalui verifikasi langsung dan penyamaan data antar instansi, Pemkab Lampung Selatan bersama Kemenko Pangan dan pihak terkait terus memperkuat fondasi perencanaan. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan arah pengembangan Teluk Nipah yang jelas, kajian yang kuat, serta manfaat bagi perkembangan Lampung Selatan.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Kepala Bappeda, Kepala Brida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PMPPTSP, serta Kepala Kantor BPN Lampung Selatan.
Dari Kemenko Pangan hadir M. Mawardi selaku Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan, Yenung Secasari selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, dan Nur Fajriani Falah selaku Analis Kebijakan Ahli Muda.