DOLOKSANGGUL, HR — Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (25/3/2026).
LKPj tersebut menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi arah pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. DPRD akan menindaklanjuti laporan itu melalui pembahasan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.
Oloan menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menyebut capaian kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Pada sektor pelayanan dasar, realisasi anggaran pendidikan mencapai 96,57 persen dengan capaian kinerja 91,52 persen. Sektor kesehatan mencatat realisasi anggaran 103,04 persen dengan capaian kinerja 96,57 persen.
Selain itu, sektor pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketertiban umum juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Pada urusan non-pelayanan dasar seperti pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan, serta koperasi dan UMKM, capaian kinerja rata-rata mendekati 100 persen.
Sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan juga mencatat realisasi anggaran di atas 90 persen.
“Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Oloan.
Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah prestasi, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut serta predikat “BB” dalam penilaian SAKIP.
Namun, Oloan mengakui masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan sarana dan pendanaan, serta dampak bencana banjir bandang dan longsor pada 2025 yang sempat mengganggu akses transportasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Parulian Simamora menyatakan pihaknya akan membahas LKPj tersebut mulai 31 Maret hingga 10 April 2026. Hasil pembahasan akan menjadi rekomendasi DPRD bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran ke depan. sihar.lg
