GOWA, HR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerima kunjungan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Tim Pemeriksa Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka uji petik pemeriksaan kinerja atas program pembangunan manusia di bidang kesejahteraan sosial tahun anggaran 2024 hingga triwulan III tahun 2025. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin.
Dalam sambutannya, Darmawangsyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai langkah penting memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan kinerja bukan sekadar audit, tetapi momentum evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis dampak,” ujarnya.
Darmawangsyah menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama Pemkab Gowa, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai bagian dari uji petik, Tim BPK RI akan melakukan observasi lapangan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, program strategis daerah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kami berharap observasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di lapangan,” kata Darmawangsyah.
Ia juga meminta seluruh OPD memberikan data secara objektif dan transparan kepada tim pemeriksa.
“Kami ingin setiap program benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Gowa yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kemenko PM Leo Efriansyah menjelaskan, kehadiran pihaknya bersama BPK RI di Gowa merupakan bagian dari koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap program prioritas nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Kami memilih Kabupaten Gowa sebagai sampling untuk melihat bagaimana implementasi program penanggulangan kemiskinan dan miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” ungkap Leo.
Ia menilai pendirian SRMP 24 Gowa merupakan terobosan penting daerah yang menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai bentuk dukungan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Pengendali Teknis BPK RI Masyitoh Yahya Sinaga menambahkan, pemeriksaan kali ini bersifat tematik, dengan fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD terkait pembangunan manusia, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN),” jelasnya.
Kemenko PM dan BPK RI juga berkoordinasi untuk menghimpun masukan serta kendala daerah dalam pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah,” pungkas Masyitoh.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian pemantauan implementasi program pembangunan manusia di beberapa provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem. kartia
