LAMSEL, HR – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam agenda Exit Meeting pemeriksaan sektor pendidikan di ruang kerjanya, Jumat (26/9/2025).
Pertemuan ini menutup rangkaian pemeriksaan selama 25 hari, sejak 2 hingga 26 September 2025. Ketua Tim Pemeriksa BPK Lampung, Redy Ardiansyah, menyebut agenda tersebut merupakan bagian dari program nasional BPK dengan fokus pada ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Untuk Lampung Selatan, sektor pendidikan menjadi prioritas utama, terutama terkait pembangunan sarana dan prasarana sekolah Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I 2025. “Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu fokus menentukan skala prioritas agar pembangunan benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan,” ujar Redy.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang mulai disalurkan pada 2025. Dana itu langsung masuk ke rekening sekolah tanpa melalui APBD, namun tetap harus dipertanggungjawabkan. “Meski bukan dari APBD, penggunaannya tetap harus diawasi. Kami berharap Inspektorat aktif melakukan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengapresiasi masukan BPK. Ia menyebut pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan. “Beberapa poin dari BPK sejalan dengan kebijakan kami, terutama terkait prioritas pembangunan sarana pendidikan. Kami juga akan memperkuat peran Inspektorat dalam mengawasi dana revitalisasi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Exit Meeting ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan yang transparan dan berkelanjutan. santi
