![]() |
Mobil dinas para Kepala Dinas |
PANGANDARAN, HR – Gaya hidup hedonis (bermewah-mewahan) tak hanya di tingkat pusat. Di Kabupaten Pangandaran, gejala itu kini sudah menular menjadi sebuah gaya hidup.
Betapa tidak, meski tergolong masih berusia kencur, Kabupaten Pangandaran kini memiliki anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Melonjaknya anggaran tersebut rupanya meningkatkan syahwat materialistis di kalangan pejabat Kabupaten Pangandaran. Hal ini tercermin dari belanja mobil dinas berkelas mewah di kalangan pejabat dan nilainya cukup fantastis; Rp9,4 miliar.
Menurut Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Pangandaran, Suhendar kepada HR, Kamis (14/5) mengatakan, pembelian mobil mewah tersebut diambil dari dana bantuan Gubernur Jawa Barat.
Pembelian mobil mewah senilai Rp9,4 miliar itu rinciannya adalah mobil Inova sebanyak 17 unit, jenis Avansa 15 unit sedangkan kendaraan untuk Sekda jenis CRV 1 unit dan Bupati dengan merk Fortuner. Rencananya, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran juga akan memakai mobil Fortuner.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud kepada HR menjelaskan fasilitas kendaraan baru bagi para SKPD dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan lebih giat lagi dalam hal melayani masyarakat.
Sayangnya, penggunaan anggaran miliaran rupiah bagi mobil dinas para pejabat tak berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di wilayah itu. Pasalnya, sejumlah infrastruktur jalan di wilayah itu kondisinya banyak rusak parah. Salah satunya akses jalan menuju ke Kecamatan Langkaplancar.
Asep dan Anto, warga asal Langkaplancar saat dimintai keterangannya menyesalkan keadaan itu. Menurutnya, semestinya pihak pemerintah Kabupaten Pangandaran lebih mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan masyarakat.
Pasalnya, uang sebanyak itu jika dipergunakan perbaikan jalan, roda perekonomian di wilayah tersebut bisa berjalan lancar dan otomatis membawa peningkatan kehidupan bagi warga.
“Masih banyak hal yang mesti dibenahi ketimbang memborong puluhan mobil mewah untuk kepentingan para pejabat. Kita lihat saja sejauhmana peran kinerja para pejabat itu terhadap sarana prasarana bagi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan,” sesal keduanya. ■ agus kucir