PANGKALPINANG, HR — Pemerintah Kota Pangkalpinang membahas sejumlah isu lingkungan hidup seperti ruang terbuka hijau (RTH), persampahan, dan banjir dalam Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Bapperida, Kamis (16/4/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau Prof. Udin, memimpin langsung rapat tersebut sebagai tindak lanjut Laporan Kinerja Kepala Daerah (LKPD) terkait pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan Pemkot Pangkalpinang akan menyusun perencanaan komprehensif untuk menangani persoalan lingkungan hidup. Perencanaan ini akan dirangkum dalam dokumen resmi daerah.
Ia menjelaskan, salah satu langkah awal adalah penataan ulang alih fungsi lahan, terutama ruang terbuka hijau serta saluran air yang berubah fungsi menjadi permukiman atau kawasan usaha.
“Lahan RTH dan saluran yang dialihfungsikan akan kita tata kembali agar fungsi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, persoalan sampah menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kebersihan lingkungan dan kelancaran saluran air.
“Masalah sampah menyebabkan saluran mampet dan kualitas udara menurun. Ini menjadi fokus utama kami,” tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di Kota Pangkalpinang. Ia menyebut, pemerintah telah memiliki empat saluran primer horizontal dan akan merencanakan pembangunan saluran vertikal dari utara ke selatan.
“Semua sudah kami pikirkan dan bahas dalam forum ini sebagai langkah penanganan banjir ke depan,” jelasnya.
Terkait RTH, ia menyebutkan bahwa kondisi saat ini telah memenuhi ketentuan minimal 20 persen sesuai regulasi. Meski demikian, Pemkot tetap berupaya meningkatkan kualitas dan fungsi RTH, terutama di kawasan bantaran sungai.
“Penataan RTH di bantaran sungai penting untuk mencegah kerusakan lingkungan,” tutupnya. agus priadi
