Status Lahan Tak Jelas, Ribuan Warga Trans Batubi Gelisah

oleh -215 views
Wagub Kepri Soeryo Respationo sedang berbincang dengan warga Trans di Desa Batubi
NATUNA, HR – Lebih dari 15 tahun sudah warga Transmigrasi yang menetap di Desa Batubi Jaya Kabupaten Natuna, mereka berasal dari luar daerah seperti pulau Jawa, berharap dapat merubah nasib dan perekonomiannya, untuk mendapatkan lapangan kerja dan pundi rezeki. Akan tetapi nyatanya selama itu pula mereka mengalami hidup gelisah, karena tidak memiliki status lahan yang jelas dan sempitnya lapangan pekerjaan.
Meski usaha pertanian juga telah dijalankan, namun hasilnya tidaklah sebanyak di pulau Jawa, dengan tanah yang subur dan mudahnya mendapatkan bibit serta pupuk murah.
Permasalahan ini telah disampaikan kepada Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo. Bahkan telah dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Kepri menyempatkan diri menyambangi Desa Batubi Jaya. Wargapun tidak menyiakan-nyiakan kesempatan tersebut, mempertanyakan perihal status lahan mereka di Natuna.
Kepala Desa Batubi Jaya, Slamet mengatakan, kepada Wakil Gubernur permintaan utama warga transmigrasi adalah memiliki lahan secara legall atau sah, dengan dibuatkan sertifikat agar status lahan tidak menggantung lagi.
Sebenarnya pertanyaan tersebut kepada Soeryo bukanlah hal pertama kali ini saja. Pada November 2013 silam dalam kegiatan pengukuhan pengurus Among Mitro (Paguyuban Masyarakat Jawa-red) di Natuna, salah seorang warga Batubi, Imam menyampaikan hal serupa kepada Wagub Kepri.
Imam mengatakan, dirinya bersama dengan ribuan warga transmigrasi di Batubi merasa menderita. Pasalnya, selama 17 tahun mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki status lahan yang jelas. “Selama ini kami terlunta-lunta, namun demikian kami tetap bisa bertahan hidup, karena dengan adanya Kabupaten Natuna, kami bisa bekerja menjadi buruh bangunan ,sehingga kami bisa bertahan hidup sampai saat ini. Dan mudah-mudahan bapak Wagub, pak Bupati dan DPRD memberikan solusi yang terbaik sehingga penderitaan kami teratasi,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut Soeryo mengatakan akan membawa permasalahan ini ke tingkat pusat untuk dibahas lebih detail. Dirinya juga akan menemui Presiden RI Joko widodo untuk meminta solusi. Namun, masyarakat wajar untuk tidak banyak berharap, mengingat 2015 adalah tahun politik, tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan ucapan pejabat hanya janji politik semata agar memuluskan jalan mereka mencapai kursi pimpinan daerah. Terlebih lagi masyarakat kalangan bawah sering kali dijadikan korban politik. ■ fian

Tinggalkan Balasan