BELITUNG, HR — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syarifah Amelia, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Jumat malam (16/01/2026).
Antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka. Warga menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Syarifah Amelia menjelaskan bahwa aspirasi yang muncul pada reses malam hari sebagian besar melanjutkan pembahasan dari sesi sebelumnya. Peserta reses didominasi warga sekitar Kota Tanjungpandan, termasuk sebagian warga Pangkallalang yang belum sempat hadir pada siang hari.
“Untuk reses malam ini, alhamdulillah banyak warga kota yang hadir. Ada juga warga Pangkallalang yang tadi belum sempat ikut. Aspirasi yang disampaikan masih melanjutkan topik sebelumnya,” ujar Syarifah.
Ia menuturkan, peserta reses malam hari mayoritas berasal dari kalangan ibu-ibu. Karena itu, isu yang mengemuka lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta persoalan sosial.
Dalam dialog tersebut, Syarifah juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Keterbatasan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
“APBD kita tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Kita hanya menetapkan Rp1,9 triliun, padahal dua tahun lalu sempat mencapai Rp3,5 triliun,” jelasnya.
Meski demikian, Syarifah mengapresiasi semangat warga yang tetap aktif menyampaikan aspirasi dan harapan. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kekompakan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi keterbatasan tersebut.
Selain itu, warga juga membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Namun, sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini.
“Kebutuhan meningkat seiring program MBG, sementara pasokan dari luar Belitung masih stagnan. Ini yang memicu kenaikan harga,” katanya.
Aspirasi lain yang kembali mengemuka ialah permintaan percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurut Syarifah, permintaan tersebut menarik karena juga datang dari warga Kota Tanjungpandan.
“Ini menjadi catatan penting. Ternyata isu WPR tidak hanya muncul di luar kota, tetapi juga dari warga Tanjungpandan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, belum pulihnya sektor pariwisata, mahalnya harga tiket pesawat, serta tekanan ekonomi terhadap pelaku UMKM membuat sebagian masyarakat kembali menggantungkan harapan pada sektor pertambangan.
“Ini realitas yang harus kita sikapi secara bijak dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandas Syarifah. agus priadi
