GOWA, HR — Gelombang unjuk rasa terkait dugaan perselingkuhan kepala daerah di Kabupaten Gowa terus bergulir. Poros Pemuda Berlawan menjadi salah satu kelompok yang aktif menyuarakan tuntutan agar DPRD Gowa segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami berbagai dugaan persoalan yang mencuat ke publik.
Selain isu dugaan perselingkuhan, massa aksi juga menyoroti persoalan beasiswa, dugaan korupsi, dan sejumlah dugaan penyimpangan lainnya di lingkungan pemerintahan daerah.
Gerakan demonstrasi tersebut diketahui berlangsung sejak awal 2026 dengan tuntutan utama terkait transparansi dan integritas pejabat publik di Kabupaten Gowa.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Gowa, Senin (11/5/2026), massa aksi meminta kepala daerah memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas berbagai isu yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Namun hingga rapat berlangsung, DPRD Gowa disebut belum menerima bukti kuat yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan resmi.
“Hari ini DPRD baru menerima laporan dan mendengar keterangan. Semua masih tahap dugaan dan pengumpulan data,” ujar Ando dari Poros Pemuda Berlawan kepada awak media.
Ando mengatakan pihaknya memiliki sumber yang dinilai terpercaya dan mengaku menyimpan sejumlah bukti yang nantinya akan diserahkan melalui jalur hukum resmi.
“Nanti masuk ranah hukum dan akan ditampilkan kalau sudah ada laporan resmi,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak yang pertama kali menyebarkan informasi terkait dugaan tersebut siap mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum.
“Saudara Enal yang pertama memberitakan hal ini siap bertanggung jawab secara hukum apabila persoalan ini diproses,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Ando berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan secara terbuka demi menjaga nama baik Kabupaten Gowa.
“Jika memang terbukti benar, kami berharap ada sikap yang bijak demi memperbaiki nama baik Butta Gowa,” ujarnya.
Poros Pemuda Berlawan juga menegaskan aksi demonstrasi berpotensi kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar apabila proses penanganan kasus dinilai tidak berjalan transparan. kartia
