SUKABUMI, HR — Bappeda Kota Sukabumi menggelar Kick-Off Perencanaan Pembangunan Tahun 2027. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, serta para kepala perangkat daerah, Kamis (27/11/2025).
Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa perencanaan tahun 2027 harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, terutama terkait efektivitas tenaga kerja di setiap perangkat daerah. Ia menyebutkan bahwa beban belanja pegawai saat ini mencapai 49 persen atau sekitar Rp520 miliar, jauh di atas batas ideal Kemenkeu yang merekomendasikan sekitar Rp350 miliar.
Menurut Ayep, efisiensi minimal Rp50 miliar akan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk mengurangi pengangguran melalui program pemberdayaan dan penciptaan kerja. “Setiap warga yang ingin bekerja, termasuk honorer dan tenaga kontrak, tetap menjadi prioritas. Saya ingin taraf hidup mereka meningkat karena mereka bagian dari keluarga saya,” ujarnya.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi, termasuk optimalisasi Politeknik Sukabumi agar pendidikan terhubung langsung dengan peluang kerja. Langkah ini ditempuh untuk menekan tingkat pengangguran yang berada di angka 8,1 persen.
Di sektor kesehatan, Ayep menjelaskan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk membuka layanan kemoterapi kanker di RS Budi Luhur Subsidiari. Fasilitas ini diharapkan mengurangi beban pasien yang selama ini harus dirujuk ke Jakarta atau Bandung.
Pada bidang pendidikan, pemerintah menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah hingga di atas 12 tahun. Upaya ini dibangun melalui integrasi jalur pendidikan, pengembangan kompetensi, dan perluasan akses kerja.
Untuk pengembangan investasi dan kawasan industri, Pemkot membutuhkan sedikitnya 1.000 hektare lahan. Opsi lahan berada di kawasan Cemerlang, namun masih terkendala harga tanah dan perizinan. Ayep menegaskan bahwa harga lahan menjadi faktor penting bagi minat investor. “Peluang besar akan terbuka jika investor strategis, seperti produsen susu Kunchin, masuk dan mengembangkan kawasan hingga 1.000 hektare,” jelasnya.
Dalam aspek tata kelola, Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Yudi Yustiawan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pencegahan korupsi. Inspektorat telah menindaklanjuti sebagian besar catatan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024. “Belum sepenuhnya bebas korupsi, tetapi kami menuju ke sana. Pencegahan harus melibatkan pemerintah, masyarakat, dan media agar tercipta atmosfer kota yang bersih,” ujarnya. ida
