Pemkab Akan Perhatikan Kesejahteran Tenaga Magang

oleh -216 views
Ade Kusdiana
PANGANDARAN, HR – Tenaga magang di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran jumlahnya sangat timpang ketimbang jumlah pegawai negeri sipil (PNS).
Seperti halnya di salah satu UPTD Pariwisata wilayah Pangandaran Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pangandaran, jumlah tenaga magang lebih banyak ketimbang PNS-nya untuk membantu pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan di Kab. Pangandaran.
Dikatakan kepala UPTD Pariwisata wilayah Pangandaran Ade Kusdiana, untuk jumlah tenaga magang di lingkupnya ada 45 orang, Selasa (12/5). “Sementara untuk PNS-nya berjumlah 17 orang,” ungkapnya.
Menurut Ade, dengan keberadaan tenaga magang pihaknya merasa terbantu dalam pelaksanaan tugas dalam melakukan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam tanpa gaji.
“Justru saya merasa perihatin dengan keberadaan tenaga magang, sudah kerjanya 24 jam tapi tidak mendapatkan gaji,” ungkapnya.
Ade juga menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama dengan pihak masyarakat Sahate Pangandaran dalam penanganan kebocoran PAD, kini PAD trastis meningkat. “Atas kerjasama antara masyarakat Sahate Pangandaran PAD meningkat 100 persen lebih,” ujarnya.
Lanjut Ade, perbandingannya kenaikan dari Rp120 juta per bulan sejak ditangani kebocoran PAD yang dilakukan para pengurus bisa menjadi Rp300 juta per bulan.
“Kenaikan berkisar 100 persen lebih dari target retribusi pariwisata Pangandaran yang targetnya pada 2015 mencapai Rp3,4 miliar. Ini atas dukungan dari masyarakat Sahate Pangandaran,” ungkapnya.
Dijelaskan Ade, untuk laporan pendapatan tol gate di obyek wisata pantai Pangandaran di bulan April 2015, retribusi wisata, parkir, asuransi dan sampah mencapai Rp717.270.000.
“Bis besar sebanyak 888 unit, bis sedang 332 unit, bis kecil/Elf sebanyak 234 unit,” jelasnya.
Ditempat terpisah Kepala Bidang Destinasi wisata Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kab. Pangandaran Dadang Solihat menambahkan, bahwa pihaknya sedang memikirkan langkah untuk mensejahterakan para tenaga magang yang sangat membantu dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan dengan adanya SDM yang sangat terbatas.
“Saya sedang memikirkan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga magang yang telah bekerja selama 24 jam melakukan penjagaan di tol gate maupun di kantor,” ucapnya.
Sementara Pj Bupati Pangandaran H Daud Achmad beberapa waktu lalu mengatakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan SDM yang minim, Pemkab Pangandaran akan mengangkat (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).
“Sehungan SDM di Pemerintah Kab. Pangandaran masih minim, jadi berdasarkan UU ASN akan mengusulkan P3K ke Pemerintah pusat,” katanya. ■ agus kucir

Tinggalkan Balasan