Paripurna Reses DPRD Jabar Diulang

BANDUNG, HR – Setelah sebelumnya batal digelar karena kurang dari setengah anggota Dewan tidak hadiri sidang Paripurna dengan agenda laporan Reses, DPRD Jabar kembali menggelar sidang Paripurna dan kali ini 72 orang dari 100 orang anggotanya menghadiri sidang yang dipimpin wakil ketuanya Haris Yuliana dan Abdul Haris Bobihoe.
Laporan reses anggota DPRD Jabar yang disampaikan secara fraksional dalam sidang paripurna yang berlangsung di ruang sidang Paripurna Gedung DPRD Jabar, Kamis (20/8) banyak menuntut Gubernur cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menangani masalah kekeringan yang sedang melanda sebagian besar Jawa Barat.
Rapat paripurna yang merupakan pengulangan ini karena beberapa hari sebelumnya gagal dilaksanakan akibat lebih banyak anggota dewan yang tidak hadir. Dari pihak eksekutif hanya dihadiri oleh Asissten Daerah bidang Kesejahteraan Sosial.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar dalam laporannya yang dibacakan Iis Turniasih menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengatasi masalah kekeringan, karena Fraksi PDI Perjuangan menilai apabila masalah kekeringan ini tidak segera diatasi akan berpotensi untuk menghambat program pemerintahan di berbagai bidang.
Demikian juga dengan F-PKS yang menghendaki pemerintah segera mengatasi masalah air. Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam laporannya yang dibacakan H. Sahromi meminta agar kegiatan reses dilaksanakan secara Lump Sum agar aspirasi yang diserap bisa terakomodir.
KH. Chumaedy yang membacakan laporan reses Fraksi Persatuan Pembangunan meminta Pemprov Jabar untuk mendorong pemerintah pusat agar segara mencairkan dana desa agar dapat meningkatkan kontribusi pembangunan nasional, dan menyoroti masalah ganti rugi korban Jati Gede agar diberikan secara adil serta penanganan beberapa situs cagar budaya yang akan tergenang Jatigede yang direncanakan akan dilakukan 31 Agusutus ini. PPP juga meminta agar pemprov lebih sensitif dalam menangani aspirasi rakyat.
Fraksi Parati Nadem Hanura meminta agar keberadaan BUMD bukan hanya sebagai penghasil tetapi juga bisa berperan sebagai media bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, dan yang signifikan.
Fraksi Nasdem Hanura mempertanayakan rendahnya sosialisasi perda-perda Jawa Barat yang mengakibatkan katidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan daerah di Jawa Barat ini. ■ horas

Tinggalkan Balasan