Berambisi Dapat Jabatan Strategis, Oknum Pejabat BBPJN Jawa Timur-Bali Diduga Gunakan Pengaruh Anggota DPR RI

oleh -42 Dilihat

BAGIAN I

SIDOARJO, HR – Isu adanya oknum pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menggunakan pengaruh salah seorang oknum anggota DPR RI untuk mendapatkan jabatan strategis menjadi isu liar di kalangan pemerhati anti rasuah Jawa Timur.

Informasi yang diperoleh media HR dari sumber yang layak dipercaya, menyebutkan, oknum pejabat yang dimaksud berinisial SI, dan saat ini masih menjabat.

Kepada wartawan HR, sumber menyebutkan, bahwa SI menggunakan pengaruh oknum anggota DPR RI untuk mendapatkan posisi baru (naik jabatan, red.) sebagai orang nomor 1 pada salah satu Balai Kecil yang ada di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Menurut sumber, hal ini dilakukan sebagai batu loncatan sebelum menjabat sebagai Kepala Balai Besar.

Untungnya, menurut sumber, Dr. Ir. Hedy Rahadian, Msc. selaku Direktur Jenderal Ditjen Bina Marga Kemen PUPR tidak terpengaruh dengan posisi oknum anggota DPR RI tersebut, sehingga oknum pejabat yang berinisia SI tidak mendapat restu untuk naik jabatan sebagai salah satu Kepala Balai Kecil.

Terkait adanya tudingan miring tersebut, HR mencoba mengkonfirmasi ke oknum pejabat yang bernisial SI melalui pesan Whatsaap (03/02). Tapi sayangnya, sampai berita ini tayang oknum pejabat tersebut bungkam alias tidak menjawab konfirmasi HR.

Dimintai pendapatnya terkait isu tersebut, Johnny Tumanggor, selaku Sekretaris Jenderal LSM Masyarakat Peduli Hukum dan Pembangunan (MPHP) yang juga berprofesi sebagai Advokat di DKI Jakarta, mengatakan, bahwa praktik seperti itu bukanlah hal baru. Menurutnya, bila hal tersebut terjadi akan menjadi cikal bakal oknum pejabat untuk melakukan praktik pat gulipat proyek, demi membalas jasa oknum anggota DPR RI.

“Harusnya isu ini mendapat perhatian serius dari Basuki Hadimuljono, dan segera memerintahkan Inspektur Khusus Kementerian PUPR untuk mengusut tuntas. Apabila terbukti, sudah selayaknya oknum pejabat berinisial SI tersebut diberikan sanksi,” ungkap Johnny dengan nada geram. Bersambung (Redaksi)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.