HUMBAHAS, HR— Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, mengikuti rapat nasional pembahasan percepatan penyaluran bantuan perumahan dan bantuan sosial pascabencana yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Setdakab Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Bukit Inspirasi Doloksanggul. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian memimpin langsung rapat ini bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.
Rapat ini juga diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan penyelesaian serta verifikasi data rumah terdampak bencana, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Ia menyebut keakuratan data sebagai kunci utama agar bantuan perumahan dapat disalurkan tepat sasaran.
“Data yang valid dan terverifikasi akan mempercepat realisasi bantuan serta mencegah permasalahan di kemudian hari,” tegas Mendagri.
Mendagri juga menyoroti pentingnya kepastian lokasi lahan yang aman dan layak sebelum pembangunan hunian tetap (huntap) dimulai. Pemerintah memprioritaskan pembangunan huntap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dengan memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan pembangunan fisik hunian tetap dapat dimulai pada Februari mendatang. Ia meminta seluruh pihak bekerja secara gotong royong agar percepatan pembangunan berjalan efektif, mengingat waktu yang semakin dekat dengan hari besar keagamaan.
Dalam rapat yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran bantuan sosial pascabencana sebesar Rp600 miliar. Bantuan tersebut mencakup logistik, beras, sembako, santunan ahli waris korban meninggal dunia, serta rehabilitasi sosial berupa nutrisi, obat-obatan, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi korban bencana.
Mensos menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menuntaskan pendataan agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dapat segera terwujud.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sabar Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Plt Inspektur De Zon Situmeang, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kalak BPBD Bernard Simamora, Kasatpol PP Andi Sihombing, Kadis Sosial Rambe Manalu, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, serta OPD terkait lainnya. sihar.lg
