ULP Overload, Pembangunan Jabar Terhambat

Waras Wasisto
BANDUNG, HR – Salah satu penyebab rendahnya serapan program-program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2015 pada dinas-dinas dan OPD dilingkungan Pemprov Jabar, tidak dapat lepas dari overloadnya kinerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemprov Jabar yang harus melayani seluruh dinas dan OPD yang ada, dan berakibat rendahnya kwantitas kwalitas proses pengadaan melalui lelang.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto, SH kepada HR saat ditemui diruang kerjanya di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Rabu (9/9).
Dikatakannya, dari beberapa OPD yang telah rapat kerja dengan komisi IV ternyata ada 2 hal mendasar yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat. Pertama overloadnya ULP dan tidak diberikanya uang muka oleh Pemprov Jabar kepada pihak ketiga yang menang tender sehingga kalau pihak ketiga yang menang tender ini tidak dicairkan uang mukanya, kalau tidak punya modal berarti pekerjaan mandeg.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini juga mengungkapkan, overloadnya ULP ini diakui oleh OPD, oleh BPLHD, ESDM, dan OPD lain. Ternyata semua dinas di Jawa Barat ini ULP-nya satu pintu sehingga terjadi over capacity di ULP.
Lebih jauh diuraikannya, APBD Jabar 2015 ketuk palu di Bulan Desember 2014 harusnya bulan Januari-Pebruari sudah bisa Go, tetapi kenapa baru bisa lelang bulan Juni, sehingga wajar kalau serapannya kemudian jadi rendah karena terjadi over pelambatan waktu, pemunduran proses lelang. Ini masalah dan kendala yang gak boleh terjadi.
Kemudian tidak diberikanya uang muka oleh Pemprov Jabar kepada pihak ketiga yang menang tender sehingga kalau tidak dicairkan uang mukanya dan pemenang tender tidak punya modal berarti pekerjaan mandeg. “Sehingga ini juga menghambat penyerapan anggaran karena itu dua hal ini yang harus kita pecahkan bersama, untuk mempercepat pembangunan di Jabar,” ujarnya.
Untuk atasi ini karena DPRD juga merupakan bagian dari Pemprov Jabar, Komisi IV mau proaktif akan memanggil ULP walaupun bukan mitra langsung, dan kemudian koordinasi dengan komisi lain, apakah penyampaian terkait penyerapan ini bunyi kendalanya sama.
Mengatasi hal ini tidak bisa sepotong-sepotong dan harus komprehensif. “Nantinya kita sajikan kepada Pemprov Jabar, apakah ini dibuat satu atap, atau dikembalikan ke dinas-dinas karena di setiap dinas juga ada orang-orang yang telah punya sertifikat pengadaan barang dan jasa, kenapa itu tidak dioptimalkan?” kata waras. ■ horaz

Tinggalkan Balasan