PANGKALPINANG, HR – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, menyayangkan adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi tujuh anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Babel Periode 2025–2028. Dugaan pelanggaran ini membuat beberapa pihak mengajukan laporan ke Ombudsman RI.
“Hasilnya benar-benar membuat kita kecewa. Harapan kita, komisioner yang terpilih adalah orang-orang berkompeten, bukan hanya menjadikan proses seleksi ini sebagai ajang mencari pekerjaan dan membuat peserta lain kecewa,” ujar Rina, Senin (01/12/25).
Rina menegaskan bahwa KPID berperan sebagai corong informasi di Bangka Belitung. Karena itu, anggota yang terpilih harus berintegritas dan profesional.
“Kalau hasilnya sudah diatur dan ditentukan oleh pihak yang punya wewenang, untuk apa dibuka secara umum? Jangan membuat peserta yang kompeten merasa dipermainkan,” tegasnya.
Ia menyebut polemik seleksi KPID selalu berulang karena diduga ada kepentingan pihak tertentu. Hal itu, menurutnya, membuat proses seleksi melangkahi aturan dan tata tertib.
“Dari tujuh anggota KPID seharusnya ada yang berasal dari kalangan media agar bisa menyuarakan informasi. Bukan mereka yang tidak memiliki integritas. Bahkan hasil psikotes peserta yang berlatar belakang ibu rumah tangga dan memperoleh nilai 56 pun diloloskan. Ada apa ini?” tambahnya.
Rina meminta Gubernur Babel Hidayat Arsani menahan dan tidak mengesahkan hasil seleksi KPID 2025–2028 karena prosesnya dinilai tidak sesuai aturan.
“Kami minta Pak Gubernur menahan pengesahan hasil itu. Tidak ada manfaatnya jika hanya diisi orang-orang berkepentingan,” katanya.
Rina juga menilai kondisi keuangan daerah yang sedang defisit menjadi alasan kuat untuk meninjau kembali keberadaan KPID Babel.
“Lebih baik dibekukan saja. KPID berdiri dengan uang rakyat, dan harus jelas pertanggungjawabannya. Selama ini kinerjanya belum maksimal,” tegasnya.
Ia meyakini Gubernur akan memberi perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Saya yakin Pak Gubernur akan melihat masalah ini dengan jernih. Seleksi KPID menggunakan uang rakyat, bukan tempat mencari pekerjaan,” tutupnya. agus priadi
