JAKARTA, HR – Tim bentukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat Plt Gubernur terkait kasus ambruknya jembatan penghubung Gedung Arsip DKI Jakarta, hingga saat ini tidak terdengar hasil kerjanya. Empat tewas dan enam luka ternyata belum cukup bagi Pemprov DKI untuk memberikan hadiah blacklist atas ‘hasil karya’ PT Sartonia Agung itu.
Empat nyawa telah melayang, mereka adalah para pekerja dari PT Sartonia Agung. Walaupun mereka telah mendapat santunan, bukan berarti penyelidikan dan sanksi blacklist terhadap perusahaan milik Bendahara Umum DPD Gapensi DKI itu tidak berjalan. (baca : Ambruk Gedung Arsip DKI Makan Korban, Diduga Mengendap di Polres Jakpus)
PT Sartonia Agung yang dipimpin Bresman Siagian atau akrab disapa Beres, merupakan perusahaan yang telah mengantongi puluhan pengalaman kerja dan termasuk langganan Pemprov DKI di beberapa SKPD-nya seperti Dinas PU dan Sudin, Dinas Perumahan dan Sudin, dan lainnya.
Tragedi ambruknya jembatan penghubung Gedung Arsip DKI, (31/10/2014), menjadi bukti bahwa ternyata Sartonia Agung tidak mampu kerja sesuai kontraknya, dan lalai sehingga mengakibatkan tewasnya empat pekerja dan luka berat serta luka ringan.
Atas tragedy itu, menunjukan bahwa pengalaman yang dimiliki Sartonia Agung ternyata tidak menjamin kualitas pekerjaan yang dikerjakannya menjadi baik. Ambruknya jembatan penghubung Gedung Arsip DKI Jakarta menjadi satu karya PT Sartonia Agung dengan tidak mengutamakan kualitas pekerjaannya.
Ketika kasus itu masih hangat-hangatnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah memberikan sinyal kepada penyidik, bahwa kontraktor pelaksana pada proyek itu layak dipidanakan. Penegasan Ahok itu diungkapkan akibat ambruknya proyek bernilai lebih kurang Rp24 miliar itu telah memakan korban jiwa sebanyak empat orang dan korban luka sebanyak enam orang.
Fakta yang muncul pada kasus itu sudah sangat jelas, bahwa ambruknya jembatan penghubung Gedung Arsip DKI Jakarta itu diakibatkan pondasi yang kurang kuat karena minim tiang penyanggah.
Kemudian proyek yang masa pelaksanaannya mulai September 2014 – Desember 2014, ternyata ambruk pada saat satu bulan pelaksanaan yakni Oktober 2014. Dalam rentang waktu yang singkat itu telah terjadi musibah mengerikan, maka sangat jelas bahwa perencana, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana tidak menerapkan asas kehati-hatian demi meraup keuntungan berlipat ganda tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan.
Selain PT Sartonia Agung, ada dua perusahaan lain yang diduga turut terlibat, yakni PT Citra Murni Semesta selaku perencana proyek, dan PT Citra Rancang Mandiri selaku Konsultan Pengawas.
Ketiga perusahaan inilah yang terlibat ambruknya jembatan penghubung Gedung Arsip DKI Jakarta tersebut. Namun hingga kini, tidak ada satupun dari pihak perusahaan tersebut yang diseret menjadi tersangka. Selain Direksi Perusahaan, diduga ada pula yang terlibat pada kasus itu yakni Tenaga Ahli maupun Tenaga Terampil yang tercantum pada perusahaan itu saat tender dan dilapangan.
Terkait itu, Sekda DKI Jakarta, Saefullah, ketika dikonfirmasi HR melalui ponselnya, Jumat (15/5), tidak menjawab telepon dan SMS. Ironisnya, ponsel Sekda itu pun langsung di-off-kan oleh yang bersangkutan.
Terkait itu, Gintar Hasugian, Ketua Umum LSM Pemantau Aparatur Negara (LAPAN), menegaskan bahwa tidak adanya tersangka pada kasus itu telah menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Ahok seharusnya tegas dan tidak plin-plan menyikapi kasus ini. Katanya mau DKI bersih, masa menghadapi Sartonia Agung saja tidak mampu. Jangan ngomong besar di media massa dan medsos, tapi tidak mampu menindak Sartonia Agung yang jelas-jelas telah menjadi perusahaan pencabut nyawa para pekerjanya,” tegas Gintar.
Gintar juga menyikapi kinerja Polres Metro Jakpus yang terkesan menjadi macan ompong, karena tidak sanggup menyeret Sartonia Agung dan pihak terkait lainnya yang jelas-jelas akibat kelalaian mereka menyebabkan kematian pada empat pekerjanya dan luka-luka. ■ kornel
