NPWP Diduga Bodong jadi Pemenang Proyek Rp 28 M di Dishub Jatim

oleh -128 views
Gedung Kantor PT Perkasa Jaya Inti Persada (depan motor).

SURABAYA, HR – Ajaib, kontraktor pemenang tender proyek Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019 diketahui memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan diduga bodong alias tidak terdaftar di database Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal tersebut berdasarkan hasil investigasi HR di KPP Pratama Surabaya Rungkut (sesuai domisili Wajib Pajak).

Informasi yang diperoleh HR dari petugas di KPP Pratama Surabaya Rungkut, baru-baru ini yang namanya tidak mau dikorankan, disebutkan bahwa NPWP 01.429.601.6-615.000 tidak terdaftar di database Kementerian Keuangan.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang tayang di LPSE Provinsi Jatim, pemilik NPWP yang tidak terdaftar tersebut yakni PT Perkasa Jaya Inti Persada, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Jl Raya Rungkut No 5 merupakan pemenang tender paket kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 HPS Rp 28.074.111.888,- yang pembiayaannya dari APBD dengan nilai penawaran Rp 27.765.024.052,- (99%).

Aroma kongkalikong pada paket pekerjaan yang berada di dalam pengawasan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP Dishub Jatim tersebut sangatlah kentara. Hal ini terlihat dari penawaran yang hanya dibuka 2 (dua) perusahaan saja, yakni PT Perkasa Jaya Inti Persada (penawar terendah) dan PT Kurniawan Andalan Timur yang kalah karena tidak melampirkan referensi kerja personil dan bukti kepemilikan alat. Tetapi anehnya, PT Kurniawan Andalan Timur menjadi pemenang tender poyek yang didanai oleh APBD-P Provinsi Jatim 2019 di lokasi yang sama dengan HPS Rp 36.893.084.300,-.

Terkait adanya  pemenang tender proyek di Dishub Jatim yang memakai NPWP diduga kuat bodong, HR sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Fattah Jasin selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim melalui pesan WhatsApp (20/11). Jawaban yang diberikan Jasin, HR diarahkan untuk konfirmasi ke Nyono selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP. Tapi sialnya, setelah HR menghubungi Nyono via pesan WhatsApp, bukan jawaban yang didapat, melainkan nomor ponsel HR diblokir oleh Nyono.

Loading...

Sementara, Saikudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perhubungan Laut dan ASDP tidak banyak komentar. Melalui pesan WhatsApp, beliau mengatakan masih sibuk tugas di luar kota. ian

Tinggalkan Balasan