PANGKALPINANG, HR – Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur SH MH mengkritik kinerja Pj Gubernur Babel,menurutnya Pj gubernur itu harus peka terhadap kondisi di daerah.bertindak dengan tegas dan cepat menangani persoalan di Babel, apalagi persoalan ekonomi ini krusial. Kalau tidak cepat tanggap, seperti masalah tambang ini menimbulkan masalah besar dikemudian hari,” kata Adet kepada Media Senin (26/9/2022) di kantor DPRD Babel.
Ia mencontohkan, berkaitan dengan Satgas Tambang yang berganti nama TP4TI sudah berapa kali dikritisi oleh DPRD tetapi belum juga berjalan maksimal.”Kami berharap pimpinan DPRD panggil gubernur, duduk satu meja. Panggil semua komisi terkait. Membahas terkait satgas tambang ini, karena banyak hal yang kita persiapkan. Bukan soal satgas melakukan penertiban, tetapi soal wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang belum disediakan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Adet menyampaikan persoalan lain, yang masih menjadi pekerjaan rumah Pj Gubernur Babel, berkaitan dengan bantuan beasiswa kurang mampu, tak kunjung selesai hingga saat ini.
“Masalah beasiswa dulu bisa dicairkan sekarang tidak bisa. Mestinya harus cepat cari solusinya, kalau bicara DPRD, kami sudah menganggarkannya, tinggal pemerintah. Saya melihat gubernur tidak tanggap, tidak peka, saya katakan demikian, sudah tahu anak kita butuh beasiswa, tidak ada penyelesaian sampai sekarang,” keluhnya.
“Mestinya kita cari solusi, kalau toh misalnya pemerintah daerah tidak sesuai kewenangan, atau bisa melalui dewan pendidikan untuk menyalurkan itu silakan. Jangan sampai anak kita yang butuh pendidikan kuliah tidak ada sama sekali direspon,” tegasnya.
“Pemerintah harus peka, kalau DPRD sudah memanggil, stakeholder kita panggil berikan solusi. Tetapi DPRD bukan eksekutor, kalau eksekutor sudah kita eksekusi,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini, menegaskan sudah saatnya Pj Gubernur Babel mengevaluasi anak buahnya, sehingga dapat membantu menyelesaikan persoalan di Babel.
“Saya pikir gubernur dalam waktu dekat mengevaluasi kepala OPD dan harus mengevaluasi misalnya di biro-bironya, disitu kumpulan orang-orang pintar, jangan tidak dimanfaatkan harus ada kajian hukum. Kajian hukum berkenaan pendidikan ini solusinya, berkenaan dengan tambang ini solusinya,” katanya.
Lebih jauh, Adet mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukam evaluasi kembali terhadap kinerja Pj Gubernur Babel.
“Kemendagri harus mengevaluasi juga selama menjabat ada limit waktu, selama satu tahun ada evaluasi, apakah bisa menjalankan dengan baik roda pemerintah, baik atau tidak. Memang kemendagri harus mengevalausi, tidak menutup kemungkinan ada pergantian, karena Pj gubernur tidak lama, sebentar lagi pensiun,” katanya.
Kemudian, sambung Adet persoalan rangkap jabatan Pj Gubernur Babel yang saat ini menjabat Dirjen Minerba sekaligus Pj Gubernur Babel, sehingga membuatnya tidak fokus dan sering pulang pergi ke Jakarta.
“Karena rangkap jabatan ini, maka dari itu rangkap jabatan itu, status beliau Dirjen Minerba tidak akan maksimal, sebentar ke Jakarta, sebentar kesini kan tidak fokus,” keluhnya. agus priadi
