Kasubag TU Sudin KPKP Jakbar Ketularan ‘Penyakit’ Kasudin

oleh -193 views
JAKARTA, HR – Sikap tertutup bagi publik di Sudin Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Barat, diduga akibat adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menggurita di unit tersebut.
‘Penyakit’ Kasudin KPKP Jakbar yang ogah dikonfirmasi, ternyata menular kepada Kasubag TU, Iriany Runtukahu, Senin (26/10).
“Saya lagi sibuk, tidak bisa diganggu,” ujar wanita yang kabarnya bersuamikan anggota TNI ini dengan ketus, sekira pukul 15.10 WIB.
Sudin KPKP Jakbar yang dipimpin Renova Siahaan juga enggan dikonfirmasi terkait prosedur/mekanisme yang diterapkan unitnya dalam hal melakukan penunjukan langsung (PL) kepada perusahaan pengadaan barang dan jasa. Sebab kabarnya, dugaan praktik KKN di unit itu sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah dugaan penjatahan kepada Kelapa Seksi maupun staf yang punya kepentingan.
“Tahun lalu saya pernah mendapat pekerjaan dari Sudin Pertanian. Saya diberikan daftar paket PL dan disuruh memilih. Saat saya memilih yang anggarannya besar, e… malah dijawab paket yang saya tunjuk itu milik …. (salah satu petinggi di Sudin Pertanian),” ujar Napitu.
Terkait itu, wartawan juga telah berusaha konfirmasi mengenai dugaan adanya praktik jatah paket PL tersebut lepada Renova Siahaan melalui sms, Senin (26/10). Namun, Renova tidak juga menjawab.
Mungkin juga dugaan itu benar, ungkap Mampe Sirait dari Barisan Muda Nusantara, ada praktik jatah paket sehingga Kasudin dan pejabat terkaitnya tidak mau mempublikasikan daftar perusahaan yang mendapat paket pekerjaan PL dan siapa yang memakainya.
Mampe Sirait juga menduga, kemungkinan ada juga keluarga atau rekanan binaan Sudin KPKP yang menguasai paket pekerjaan PL tersebut.
“Jadi, wajar saja sikap ketertutupan Renova Siahaan dan Iriany Runtukahu diterapkan di Sudin KPKP Jakbar, karena diduga ingin melindungi konco-konconya atau keluarganya atau adanya dugaan praktik KKN di unit itu. Dan bisa jadi, oknum PNS di unit itu juga merangkap penyedia barang dan jasa,” tegas Mampe Sirait.
Renova Siahaan yang mengaku mendukung transparansi anggaran yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta. Menyikapi itu, Mampe Sirait mengatakan bahwa saat ini banyak pejabat DKI yang menjadi penjilat Gubernur DKI karena takut digeser. Padahal praktiknya, oknum penjilat itu adalah pengkhianat Gubernur DKI.
“Seharusnya BKD DKI dan Walikota Jakbar segera mengevaluasi kedudukan Renova Siahaan dan Iriany Runtukahu di Sudin KPKP, karena berpotensi merusak citra ‘Jakarta Baru’. Publik perlu mengetahui semua kegiatan di tiap unit, tapi di Sudin KPKP malah menutup diri kepada publik.
“Wartawan dan LSM adalah kontrol sosial sekaligus penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat. Karena itu Renova Siahaan dan Kasubag TU-nya harus belajar lagi UU Keterbukaan Informasi Publik. Jangan seperti katak dalam tempurung atau tong kosong nyaring bunyinya. Era sekarang sudah berbeda dengan era Sutiyoso atau era si kumis. Era sekarang, ente salah, ente di penjara. Mau kalian di penjara!” tegas Mampe Sirait.
Di tempat terpisah, Selasa (27/10), Inspektur Pembantu Kota Jakbar, Metra, dan Kasubag TU Inbanko, Yoyo Robiati, belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan KKN pembagian proyek PL di Sudin KPKP Jakbar. kornel

Tinggalkan Balasan