Karyawan Dilanda Kelaparan dan PHK

PT Torganda 
ROKAN HULU, HR – Penyitaan Kebun PT Torganda oleh Menhut RI mengakibatkan karyawan kelaparan dan PHK besar-besaran, dibantah oleh Menejemen Koperasi Sawit Mahato Bersatu PT Torganda, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Termasuk informasi adanya PHK karyawan dan juga adanya karyawan minum racun akibat tidak lagi bekerja.
Informasi ini beredar karena telah disitanya lahan milik Torganda oleh Menteri Kehutanan RI. Menejemen PT Torganda, S Damanik, Rabu (9/9), saat ditemui wartawan menyatakan bahwa sampai saat ini karyawan PT Torganda belum ada kelaparan karena tidak bekerja dan informasi yang beredar dikalangan masyarakat umum tidak benar.
“Saya yang dipercayakan memimpin perusahaan koperasi sawit Mahato Bersatu PT Torganda tidak mungkin membiarkan karyawan saya kelaparan dan dimana tanggung jawab saya sebagai pemimpin,” bantah Damanik.
“Apa lagi saat ini kami masih mempunyai stok beras sebanyak 16 ton lagi jika informasi itu beredar nahwa karyawan saya kelaparan, itu tidak benar,” tambahnya.
Menejer PT Torganda mengakui memang saat ini karyawan saya tidak lagi bekerja untuk melakukan pemanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, pasalnya produksi CPO tidak lagi bisa dijual. Menurut dia, perusahaan kemudian mengalihkan karyawan ke pekerjaan perawatan perkebunan. Damanik mengakui para karyawan tidak lagi bekerja full atau penuh 30 hari melainkan ada pengurangan hari kerja (HK) menjadi 15 Hari kerja.
Sampai saat ini,sebut dia, belum ada PHK karyawan meskipun tidak aktivitas panen oleh karyawan namun untuk makan masih bisa ditanggulangi oleh perusahaan.
“Namun untuk kedepannya kita belum tau, karena saat ini pak DL. Sitorus lagi mengurus permalahan ini dengan pemerintah pusat,” sebutnya.
Menejer PT.Torganda ini berharap permasalahan ini cepat teratasi sehingga karyawan bisa aktif lagi bekerja dan perusahaan bisa beroperasi seperti biasanya, jika memang tidak ada penyelesaian kemungkinan 700 ribu karyawan PT. Torganda akan terlantar dan hal ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah.
“Saya memang terkejut mendengar informasi tersebut namun informasi yang telah beredar saat ini, itu tidak benar. Buktinya bapak bisa lihat sendiri kondisi karyawan kami. Pemasangan dapur umum dan tenda itu tidak benar karena kami masih bisa mengatasinya,” ucapnya. ■ ds

Tinggalkan Balasan