JAKARTA, HR – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan peninjauan mendadak ke terminal kontainer 1 di Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin lalu. Dalam kunjungan tersebut, Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.
“Baru kali ini pembangunan pelabuhan tahap pertama lebih cepat dari schedule. Mudah-mudahan Juli ini untuk tahap pertama pembangunan 800 meter sudah selesai semuanya. Baru nanti tahap kedua lagi 4 ribu meter,” kata JK.
Pelabuhan Kalibaru atau yang sering disebut dengan New Priok ini rencananya akan dibangun di atas laut seluas 32 hektare dengan muatan 20 kali lipat lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok. Nantinya, Pelabuhan Kalibaru diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Jusuf Kalla menuturkan, pembangunan pelabuhan ini berusaha mengejar kecepatan keluar masuk barang pelabuhan di Singapura. Ia menargetkan bongkar muatan dilakukan selama 4 hari.
“Kami mau ada kecepatan, karena kalau di Singapura itu 1 hari hingga 2 hari, di sini masih 7 hari. Nah sekarang turun. Setelah hampir 5 hari hingga 9 hari, ini kami turunkan 4 hari,” tutur JK.
Bila bongkar muatan dilakukan dengan cepat maka biaya yang dibebankan juga akan turun secara otomatis. Niscaya hal ini juga dapat memperlancar logistik nasional.
Pembangunan tahap pertama pelabuhan New Priok meliputi tiga terminal yang masing-masing bisa menampung peti kemas 4,5 juta TEUs. Pada tahap kedua akan dibangun empat terminal yang masing-masing bisa menampung peti kemas hingga dua juta TEUs, atau total delapan juta TEUs. Total investasi tahap pertama memakan biaya hingga Rp25 triliun dengan luas kawasannya 230 hektar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby R Mamahit menjelaskan, kinerja sektor transportasi laut saat ini diakuinya memang kurang maksimal. Ada beberapa penyebab kinerja tersebut melempem.
Pertama ketidakseimbangan muatan angkutan laut sehingga sistem logistik menjadi tidak efisien dan berdampak pada tingginya biaya ekonomi. Kedua tingginya waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan. Ketiga keterbatasan kapasitas angkut moda transportasi laut nasional. Keempat masih adanya beberapa pungutan yang tidak resmi. ■ krisman/velly
