Hearing Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Tentang Realisasi Anggaran Covid-19

oleh -37 views
Hearing Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Tentang Realisasi Anggaran Covid-19.

SUKABUMI, HR – DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukabumi melaksanakan hearing (dengar pendapat) anggaran Covid-19 sektor Ekonomi. “Kita hari ini hearing bersama beberapa mitra kepala dinas dalam hal penggunaan anggaran Covid-19 bidang ekonomi, jadi beberapa dinas yang sudah melaksanakan dan juga berkaitan dinas yang tidak terserap anggarannya.

“Tahap I yang telah dilaksanakan oleh dinas Tenaga kerja dan transmigrasi dalam hal pengadaan bantuan alat pelindung diri (APD),” Wakil Ketua Komisi III Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi, Anang Janur, Selasa (16/06/2020).

Masih kata Anang, tugas pokok dan fungsi DPRD salah satunya melaksanakan pengawasan terkait pelaporan anggaran. “Bukan berarti kita mempersulit namun sebaliknya kita mendorong eksekutif sebagai pelayan publik bisa lebih maksimal profesional dalam pelaksanaan bisa lebih efesiensi serta tepat guna secara aturan yang ada,” tegas Anang.

Anang menuturkan, secara keseluruhan anggaran Covid -19 Kabupaten Sukabumi berkisar diangka 300 Miliar.”Dari masing-masing dinas ada yang sudah tersalurkan juga ada yang tidak terserap,” tutur Anang.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Iwan Karmawan mengungkapkan, Dinas Peternakan secara langsung tidak mendapat alokasi anggaran penanganan Covid-19 dari Pemkab Sukabumi. “Kita bekerjasama serta mendapat dukungan dari perusahaan unggas sehingga pada waktu kemarin bisa memberi bantuan kepada warga diantaranya sebanyak 381 peti telur, 150 set alat pelindung diri dan 400 liter  cairan disinfektan hasil kerjasama dengan beberapa perusahaan peternakan unggas,” jelas Iwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Abdul Qodir  mengatakan, komisi III DPRD mempertanyakan penyerapan anggaran Covid-19 khususnya bidang ekonomi. “Kami sudah menyusun program senilai 300 juta secara matang dengan sektor terkait dan telah dibahas dengan inspektorat.” Terangnya.

Loading...

“Tapi ketika di soundingkan dengan Dinas Sosial ternyata usulan tersebut tidak bisa disalurkan, menurut bulog pun baru bisa telur saja. Nominal ajuan 300 juta namun anggaran tersebut tidak bisa terserap jadi kita tidak melaksanakan kegiatan,” pungkasnya. ida

Tinggalkan Balasan