Harga Mati Lengserkan Ahok

JAKARTA, HR – Peta politik di Provinsi DKI Jakarta makin memanas menjelang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) usai keputusan sidang paripurna sebelumnya mengenai hasil kerja panitia hak angket.

Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Ir M Sanusi, menjelaskan, bahwa dinamika politik di DKI saat ini akibat tidak adanya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Padahal, UU telah mengatur bahwa seluruh instansi pemerintah daerah yakni eksekutif dan legislatif harus saling harmonis agar pembangunan daerah dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait HMP, Sanusi menegaskan bahwa setelah hasil kerja panitia hak angket maka legislatif harus melakukan penyidikan.

“Tidak ada kata mundur” ujarnya saat menghadiri seminar yang diadakan Forum Dinamika Indonesia (FDI) bertemakan, “Menyoal tindak lanjut hak angket DPRD DKI terhadap Gubernur DKI”, Rabu (15/4), dengan moderator Rizal aktivis mahasiswa Jakarta 98.

Sanusi mencontohkan bahwa hak anggota dewan melekat pada saat angket dan HMP, bukan hanya melekat pada fraksi atau partainya, sebab anggota dewan adalah wakil rakyat yang wajib menyuarakan aspirasi rakyat.

“Harusnya anggota dewan punya kemurnian dan integritas berpikir, lepas dari fraksi dan partainya. Kalau berhenti, integritas kedewanan dipertaruhkan,” tegas Sanusi.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendiri NSEAS, Muchar Effendi Harahap, menegaskan bahwa warga Jakarta sudah susah akibat Ahok bila tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Lengserkan Ahok sudah harga mati,”tegasnya.

Pengamat Politik dan Parlemen, Amir Hamzah, menjelaskan, bila DPRD tidak HMP maka sama saja DPRD DKI berteman dengan penghuni safety tank. ■ john/np/kornel