TANGERANG, HR – Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Aset (OPTIMA) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 sepertinya belum diaplikasikan oleh aparat desa.
Hal itu terkait dengan temuan wartawan tentang sebanyak 42 unit mobil dinas desa yang diduga tidak memiliki surat surat-surat lengkap atau hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), padahal mobil tersebut sebelumnya dibeli secara tunai.
Jika temuan tersebut benar adanya, selain tidak mendukung program pemerintah daerah, tindakan aparat desa tersebut dinilai sangat memalukan. Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dugaan mobil dinas tanpa dilengkapi BPKB itu, berbagai pihak berharap kepada Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dan instansi terkait lainnya agar mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
“Jika terbukti telah terjadi penyimpangan, Pak Bupati harus melakukan tindakan tegas terhadap semua pihak yang diduga terlibat,” ujar warga yang mengaku kaget atas temuan mobil dinas desa tanpa BPKB itu.
Sebagaimana ramai diberitakan, ke-42 unit
mobil operasional desa di Kabupaten Tangerang tersebut dibeli dengan cara tunai melalui Dana Desa (DD).
Salah seorang Kepala Desa (Kades) yang minta namanya dirahasikan kepada wartawan mengatakan, dari 42 unit mobil operasional desa itu, salah satunya adalah mobil operasional yang ada di desanya.
Menurutnya, saat mobil operasional tersebut diserahkan Kades sebelumnya, hanya diberikan STNK tanpa BPKB.
“Saat saya menjabat kepala desa, saya diserahkan mobil operasional desa, tanpa BPKB. Ternyata, bukan hanya di desa saya, di Kabupaten Tangerang totalnya 42 mobil operasional Desa yang tidak memiliki BPKB,” kata Kepala Desa yang baru menjabat tahun 2019 itu beberapa waktu lalu.
Dirinya sudah berupaya untuk menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut, baik kepada mantan kepala desa dan pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa.
Namun hingga saat ini belum ada keterangan jelas. Bahkan, Pjs Kepala Desa tersebut tidak mengetahui mobil operasional itu beli dimana.
Sementara itu, David yang disebut Kepala Desa tersebut enggan memberikan komentar terkait mobil operasional tersebut. Sebab, David menyebut bahwa terkait persoalan mobil itu dia memberikan keterangan ke penyidik. Namun demikian, David tidak menyebutkan penyidik mana. zn
