BANDUNG, HR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan akan membeli lahan untuk unit sekolah baru di 27 kecamatan dari 11 Kab/kota yang belum ada sekolah SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Untuk itu, dalam APBD perubahan 2015, Disdik Jabar mengusulkan anggaran pembelian lahan untuk sekolah.
Menurut Sekretaris Disdik Jabar Karyono, sampai saat ini berdasarkan data yang ada di Disdik Jabar, bahwa ada sebanyak 27 kecamatan dari 11 kab/kota belum ada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta.
Untuk itu, atas perintah GubernurAhmad Heryawan, Disdik Jabar mengusulkan anggaran untuk pembelian lahan sekolah SMA/SMK. Hal ini dalam rangka menunjang program alih fungsi kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke propinsi tahun 2017.
“Untuk membeli lahan sekolah di 27 kecamatan dari 11 kab/kota, anggaran yang sudah disetujui dalam APBD perubahan sebesar Rp100 milliar,” kata Karyono kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Rabu (9/9).
Dikatakan, walaupun mata anggarannya ada di Disdik Jabar, namun dalam pembelian lahan untuk sekolah SMA/SMK ini, Disdik Jabar akan bekerja sama dengan Biro Aset Daerah Setda Jabar sehingga lahan sekolah tersebut milik aset daerah (provinsi).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung membenarkan bahwa KomisiV telah menyetujui usulan anggaran pihak Disdik Jabar untuk membeli lahan di 27 kacamatan dari 11 Kab/kota yang diperuntukan bagi unit sekolah baru terutama untuk SMA/SMK.
Kata Untung, selain menyetujui anggaran untuk pembelian lahan, dalam APBD perubahan sektor pendidikan juga menyetujui usulan anggaran Disdik Jabar untuk belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp260 milliar, diantaranya untuk RKB dan renovasi kelas dan belanja langsungnya sebesar Rp120 milliar.
Dalam APBD 2015 juga, ada anggaran untuk beasiswa dari kalangan umum yang nilainya mencapai sekitar Rp50 milliar. Namun, dewan sangat menyayangkan sekali, pada tahun anggaran 2014 lalu, dari anggaran yang sudah diplot sebesar Rp48 milliar hanya terpakai sekitar Rp32 milliar atau sekitar 65 persen.
Kurang optimalnya anggaran beasiswa umum, menurut pengakuan pihak Disdik Jabar, ada dua kendala besar yaitu, soal verifikasi dan kurannya sosialisasi, anggaran kurang optimal terserapnya.
Dalam hal, verifikasi calon penerima beasiswa memang ada aturan yang dibuat oleh pihak Disdik Jabar yang dianggap cukup menyulitkan bagi masyarakat , terutama bagi kalangan masyarakat yang tinggal dipelosok.
Sedangkan, soal kurangnya sosialisasi, Untung mengakui bahwa, selama ini dirinya belum pernah mendengar dan membaca di media massa, tentang sosialisasi beasiswa umum bagi masyarakat pelosok dan dari keluarga kurang mampu. ■ horas
