Di Karawang Penerima Dana PSKS Tidak Tepat Sasaran

KARAWANG, HR– Pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kembali dilaksanakan oleh pihak PT Pos Indonesia, bertempat di gedung Kantor Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Minggu (12/4).

Ironisnya, pembagian PSKS di Kantor Desa Rengasdengklok Utara itu diwarnai protes karena dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, hampir 40 persen yang mengambil dana PSKS yang besarnya Rp600 ribu rupiah itu, didominasi orang-orang mampu.

Bahkan, mereka yang mengambil ke kantor desa banyak diantaranya yang menggunakan perhiasan, yang harganya lebih tinggi dari uang yang mereka ambil dari petugas PT Pos.

Akibat tidak tepat sasaran, sejumlah aparat Desa Rengasdengklok Utara, kerap mendapatkan cemoohan dari warga yang tidak mendapatkan dana PSKS tersebut. Bahkan tak jarang pihak pemerintahan desa kerap menjadi caci makian warganya sendiri, karena tidak kebagian dana PSKS.

Sekretaris Desa Rengasdengklok Utara, Dadang, menyesalkan pembagian dana PSKS yang dinilainya salah sasaran. “Pembagian dana PSKS dari pemerintah untuk masyarakat menjadikan dilema yang sangat mendalam bagi kami pemerintahan desa. Karena, terus terang, penerima PSKS tersebut sangatlah tidak tepat sasaran, karena banyak yang mengambil dana tersebut justru terlihat dari kalangan orang mampu memakai perhiasan,” tutur Dadang.

Akibat dari pembagian dana PSKS yang dinilai tidak tepat sasaran tersebut, dirinya kerap dicaci maki oleh warganya. “Warga menyalahkan saya tidak transparan dalam melakukan pendataan, padahal data penerima PSKS yang kami terima adalah data dari program BLT terdahulu, yang sama sekali tidak kami ketahui sebelumnya,” terangnya.

Sementara, Kepala Desa Rengasdengklok Utara, Dedi Mulyadi, saat ditemui mengatakan, seharusnya pemerintah desa dilibatkan dengan melakukan pendataan ulang terhadap para penerima program PSKS ini.

Hal itu, menurutnya perlu untuk menetralisir segala bentuk ketidakberesan pembagian di masyarakat. “Kalau hal seperti ini dibiarkan, bisa dipastikan pihak desa terus yang akan disalahkan oleh masyarakat,” tandas Dedi. ■ budi rh