MAJALENGKA, HR — Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur berjalan berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik yang merusak tata kelola. Ia menyampaikan hal tersebut pada peringatan Hari Bakti PU ke-80, Rabu (03/12/2025) di Kantor PUTR Majalengka.
Menurut Bupati, seluruh pekerjaan di bidang PUTR mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah. Karena itu, setiap proyek harus memberikan manfaat jangka panjang. “Saya tidak ingin ada jalan, jembatan, atau irigasi yang baru empat bulan dibangun sudah rusak. Umur teknis harus diperhitungkan,” tegasnya.
Pengawas Jadi Garda Terdepan
Bupati menekankan bahwa kualitas infrastruktur sangat bergantung pada peran pengawas. Ia meminta para pengawas bekerja maksimal, profesional, dan berani menolak tekanan dari pihak manapun.
“Tidak boleh ada pengawas yang takut kepada pengusaha. Jika pengawas dan pelaksana berkomitmen menjaga kualitas sesuai spesifikasi, saya akan beri reward,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak akan mentolerir proyek yang diperjualbelikan sejak awal. “Kalau dari hulu saja sudah diperjualbelikan, mustahil hasilnya bisa berkualitas,” tambahnya.
Pemkab Majalengka akan melakukan koreksi menyeluruh setelah pekerjaan selesai. Setelah PHO, seluruh proyek akan melalui audit Inspektorat untuk memastikan volume dan kualitas sesuai kondisi lapangan.
“Berapa hotmix yang benar-benar digelar, itu yang dibayar. Berapa bangunan irigasi yang layak, itu yang dibayar. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat,” tegas Bupati.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pembangunan. Setiap temuan kerusakan atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi diminta segera dilaporkan.
Peningkatan Anggaran Melalui Penjemputan Program Pusat
Terkait anggaran, Bupati menjelaskan bahwa peningkatan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga melalui penjemputan program dari pemerintah pusat.
Pada 2026, Majalengka mendapatkan DAK lebih dari Rp12 miliar untuk pembangunan Jalan Payung–Sadarehe, Dana Infrastruktur Daerah (DID) Rp10 miliar untuk jalan Beusi–Beber Ligung, serta tambahan DID Rp51 miliar untuk ruas Jalan Bantarwaru–Sumberjaya.
“Kalau kita tidak aktif mengajukan, ya tidak akan dapat apa-apa. Anggaran kita terbatas, jadi kita harus bergerak menjemput peluang ke pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya. lintong
