PAGARALAM, HR – Dampak pemotongan APBD di setiap daerah, termasuk Kota Pagaralam sebesar 24 persen dari pagu mencapai Rp 92 miliar, membuat semua SKPD terpaksa menunda beberapa kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan kerja anggaran (RKA). Demikian data yang dihimpun dari sejumlah SKPD, kemarin.
Menanggapi kondisi ini, Walikota Pagaralam dr. Hj. Ida Fitraiti Basjuni MKes, didampingi Plt Sekda Kota Pagaralam, Yapani Rahim SIP MM dan Kepala Bappeda, Ir. Zaitun MSi kepada teman wartawan mengatakan, sebetulnya bukan pemotongan anggaran, tetapi pengurangan anggaran, mengingat ada efisiensi program pembangunan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Pagaralam.
“Memang, dengan pengurangan anggaran ini terpaksa semua SPKD atau Satker juga terkena dampaknya untuk mengurangi beberapa kegiatan, meskipun sudah masuk dalam RKA. Namun kegiataan itu sifatnya penundaan saja,” ujarnya.
Contohnya, kata Yapani, pengurangan anggaran cukup besar di Dishub Rp 15 M, Dinas PU Rp 28 M, Diknas Rp 14 M, Kanpora Rp 1,6 M, Pol PP Rp 600 juta dan Dinas Pertanian Rp 800 juta. “Kemudian Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 400 juta, Dinas Kesehatan Rp 2,6 M dan DPRD Rp 6 miliar,” sebutnya.
Terpisah,Plt Kepala Dinas PU, Haryadi Razak, memang cukup berpengaruh dengan pengurangan anggaran ini, karena ada beberapa kegiatan yang sudah masuk dalam RKA 2015 terpaksa ditunda.
Hal senada diungkapkan SKPD lainnya, seharusnya yang dipotong banyak itu BAPEDA. Mereka yang membuat kejadian seperti ini. “Jika sudah dari awal kita tahu dan tidak dianggarkan, tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Bapeda seharusnya yang lebih tahu,” tegasnya. ■ jauhari gunawan
