BENGKULU, HR – Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos didampingi Wakil Ketua I Edison Simbolon S.Sos M.Si, dengan agenda mendengar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd.
Dalam laporannya, Gubernur membacakan ada sembilan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 antara lain, Reformasi Birokrasi, Perekonomian Rakyat, Iklim Investasi, Sumberdaya Manusia, Kesejahtraan dan Penanggulangan Keminkinan, Revitalisasi Pertanian, Infrastruktur Dasar Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintahan yang bersih dan Profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
“Kesembilan program kerja tersebut telah dilaksanakan setiap SKPD sebagai tanggung jawab yang melekat,” ungkap Junaidi.
Namun demikian, Gubernur menyadari sepenuhnya pasti ada kekurangan karena sifatnya manusia pasti ada kekurangan. “Dalam hal ini kami perlu bantuan semua masyarakat di mohon kerja sama, baik itu berupa kritikan membangun maupun mencari solusi dan memecahkan persoalan yang ada. Mari kita saling bahu-membahu semua itu demi melaksanakan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dan pembangunan seutuhnya secara berkala,” ujarnya.
Pada tahun 2014 yang belum dapat memenuhi semua aspirasi dan keinginan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan karena pihaknya kurang peka dan kurang memperhatikan persoalan yang ada, namun keterbatasan sumber daya terutama sumber dana minim, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dikerjakan kurang maksimal.
Jonaidi anggota DPRD Provinsi dan Ketua Fraksi Gerindra menepis seusai rapat LKPJ Gubernur itu terkesan semua keberhasilan itu seolah ditangan Gubernur, seharusnya adil menyajikan pertanggungjawaban bahwa tidak semua pertanggungjawaban yang dilakukan itu baik, ini seolah-olah sudah meningkat dan maju semua program yang dilakukan Gubernur itu baik, padahal banyak yang tidak disajikan Gubernur dalam LKPJ, dan terkesan disembunyikan seperti Mess Pemda hingga saat ini terbengkalai, PT Bengkulu Mandiri (BUMD) tidak maksimal selalu merugi setiap tahun disubsidi modal.
“Untuk itu kami menilai kurang ketransparan kebaikan dan kekurangan kinerjanya agar dapat saling membantu,” katanya. ■ jlg/adv
