LAMSEL, HR – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menghadiri penandatanganan kerja sama dengan kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Provinsi Lampung. Acara berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis (14/8/2025).
Kerja sama ini memperkuat sinergi pengelolaan keuangan desa antara pemerintah daerah dan kejaksaan di seluruh kabupaten/kota Lampung.
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Forkopimda Provinsi Lampung, serta seluruh bupati dan Kajari dari 15 kabupaten/kota.
Bupati Radityo hadir bersama Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan.
Gubernur Rahmat menjelaskan bahwa sejak 2014 pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. Namun, ia menilai masih ada desa yang terhambat akibat masalah teknis dan kekhawatiran kepala desa dalam mengambil langkah pembangunan.
“Desa adalah garis terdepan pembangunan. Program Jaga Desa menjadi peluang agar kepala desa leluasa membangun,” kata Rahmat.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Rahmat juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam memantau penggunaan dana desa.
Menteri Yandri memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiasi program tersebut. Ia menyebut dana desa nasional mencapai Rp71 triliun. Lampung menerima Rp2,3 triliun untuk ketahanan pangan, penurunan stunting, pengembangan SDM, dan program prioritas lainnya.
“Kepala desa harus dibimbing agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung kita tingkatkan kesejahteraannya, Lampung akan maju,” ujar Yandri. santi
