JAKARTA, HR — Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan catatan kritis terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Ibu Kota.
Fraksi PSI, khususnya dari Komisi A yang membidangi urusan Pemerintahan, menegaskan pentingnya arah kebijakan yang lebih inklusif, setara, dan berpihak pada rakyat.
“Jakarta boleh saja disebut sebagai kota megapolitan, tapi jika masih ada warga yang kesulitan mengurus KTP, atau pelayanan publik di Kelurahan, belum ramah dan responsif, maka jelas masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” kata Kevin Wu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Senin (23/06/25).
PSI mencatat sejumlah isu krusial, yang harus segera dibenahi, mulai dari akses administrasi kependudukan, yang belum merata, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, warga miskin kota, dan penyintas sosial.
PSI mendorong pelayanan yang proaktif dengan pendekatan jemput bola, agar tidak ada warga yang terpinggirkan dalam urusan administratif.
Selain itu, tata kelola RT/RW dinilai perlu dievaluasi dan diperbarui agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Fraksi PSI mendorong keterlibatan generasi muda dalam struktur RT/RW, serta pemberian insentif berbasis kinerja.
Masalah ketertiban umum dan keamanan warga, juga menjadi perhatian, menyusul masih maraknya praktik pungutan liar, premanisme, dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).
PSI menilai bahwa Satpol PP perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis data.
Di sisi lain, pengelolaan aset daerah juga masih menyisakan banyak persoalan, dengan banyaknya aset yang belum bersertifikat atau tengah bersengketa.
Hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah. PSI mendorong digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mencegah kebocoran dan korupsi.
Keluhan publik mengenai lambatnya pelayanan di tingkat kelurahan juga terus mengemuka.
PSI menekankan pentingnya reformasi birokrasi hingga ke lini paling depan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, solutif, dan manusiawi.
Tak kalah penting, PSI menyoroti minimnya ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik. Menurut PSI, selama ini partisipasi warga cenderung bersifat formalitas.
Jakarta harus membuka ruang dialog yang luas dan setara bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa diskriminasi.
Dalam momentum HUT ke-498 ini, Fraksi PSI menyuarakan harapan akan terwujudnya Jakarta yang inklusif dan ramah bagi semua, tanpa diskriminasi atas dasar asal, agama, atau status ekonomi.
PSI juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pelayanan publik yang cepat dan transparan, serta pemerintahan digital yang efisien dan bebas korupsi. Selain itu, penguatan politik kewargaan dan kolaborasi antar-komunitas dinilai penting untuk memperkuat kohesi sosial.
“Kami di PSI akan terus hadir sebagai kekuatan yang bersuara untuk mereka yang tidak bisa bersuara. HUT Jakarta ini bukan sekadar selebrasi, tapi momentum untuk memperkuat komitmen bahwa kota ini milik semua, dan harus berpihak pada yang paling lemah,” tutup Kevin Wu.
Sumber: Kevin Wu Anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi A Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
