JAKARTA, HR – Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPPBC Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun diduga mendukung aksi penyelundupan di wilayahnya. Kantor perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dan Ditjen Bea Cukai tersebut tampaknya sangat mendukung bilamana negara dirugikan dari sektor bea masuk barang.
Tampak salah satu petugas Bea Cukai
Khusus Kepri saat turun dari
kapal penyelundup saat bongkar muat
barang luar negeri milik Acuan.
|
Walaupun aksi penyelundupan itu dikecam oleh Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, tidak menggentarkan oknum bawahannya untuk “duduk manis” bersama mafia penyelundup setempat. Tak ada reaksi yang diberikan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Parzia dan Kepala KPPBC Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Benhard Sibarani, untuk menumpas aksi penyelundupan. Apalagi niat bersekongkol dengan mafia penyelundup juga didukung oleh oknum kepolisian setempat. Setali Tiga Uang, itulah ungkapan yang pantas disematkan kepada oknum-oknum tersebut.
Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah kepulauan dan menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu sarang penyelundup. Pantai-pantai wilayah Kabupaten dipastikan menjamur pelabuhan tikus yang dikelola oleh penyelundup maupun kaki tangannya. Pelabuhan-pelabuhan tikus itu pun aman dari pantauan aparat kepolisian dan bea cukai setempat. Bahkan, aksi bongkar muat barang pun nyaris tidak pernah ada pemeriksaan.
Beberapa titik yang terpantau HR, diantaranya Pelabuhan ilegal loging di daerah Pangka, yang disebut-sebut dikelola oleh Mr Joko. Kemudian, ada pula pelabuhan tikus untuk bongkar muat barang selundupan asal Malaysia dan Singapura, yang berlokasi di Pantai Pak Imam, milik Mr Atat. Kemudian, ada pula tempat penampungan beras selundupan yang kemudian dioplos, yang terletak di Pantai Pak Imam, dan dikelola oleh Asong.
Bongkar muat hasil ilegal loging di pelabuhan tikus milik Mr Joko. |
Dari tiga lokasi itu, oknum aparat Bea Cukai dan Kepolisian setempat sangat nyata tutup mata dan membiarkan hal itu terjadi. Bukan hanya itu, saat bongkar muat pun, tidak ada satu pun aparat terkait yang menyaksikannya. Ada dugaan, saat kapal bersandar dan bongkar muat, para penyelundupan telah berkoordinasi dengan oknum Bea Cukai setempat dan Kepolisian setempat.
Terkait hal itu, www.harapanrakyatonline.com berhasil mengkonfirmasikan keberadaan aktifitas penyelundup itu ke Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi. Kepada media ini, Heru Pambudi menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan tersebut. Dirjen Bea Cukai juga menyarankan untuk konfirmasi ke pihak Bea Cukai setempat.
“Hubungi Pak Robert Marbun. Wawancara ke beliau saja, ya,” ujar Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi.
Ironisnya, berkali-kali Robert Marbun dihubungi, selalu tidak berhasil. Bahkan, SMS dan WA yang terkirim ke Robert Marbun, juga tidak berbalas. Bagian Humas Ditjen Bea Cukai pun pernah menjanjikan kepada HR untuk konfirmasi langsung dengan Robert Marbun, namun sampai berita ini diturunkan, tidak ada niat Robert Marbun untuk dikonfirmasi.
Kapal dari Singapura saat bongkar muat
di pelabuhan tikus yang letaknya tak jauh
dari dermaga Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri.
|
Sungguh ironi bilamana perintah Dirjen Bea Cukai tidak ditanggapi bawahannya, dan hal ini akan berdampak buruk bagi kinerja Heru Pambudi di mata Menteri Keuangan dan Presiden RI.
HR juga telah berulang kali berusaha konfirmasi ke Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Parzia dan Kepala KPPBC Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Benhard Sibarani, namun selalu tidak berhasil. Setali tiga uang dengan Robert Marbun, kedua pejabat Bea Cukai yang bertugas di Karimun tersebut seakan menutup diri dari kejaran wartawan HR.
Andi, satpam di kantor Bea Cukai setempat, mengatakan, bahwa pimpinannya sedang keluar.
Demikian juga pihak Polri di Polda Kepri dan Polres Karimun, juga tutup mulut dan tidak mau dikonfirmasi terkait aksi penyelundupan di wilayah hukumnya. Kapolda dan Kapolres seakan “bersepakat” membiarkan bisnis haram itu hadir di Karimun. kornel
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});