BANDUNG, HR — DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat membahas penguatan ketahanan informasi di tengah dominasi media sosial dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Universitas Pasundan, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Penyiaran Daerah yang menyoroti pentingnya peran lembaga penyiaran sebagai sumber informasi yang kredibel, edukatif, dan berfungsi sebagai kontrol sosial.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran untuk memperkuat lembaga penyiaran agar tetap menjadi rujukan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Persoalan penyiaran penting untuk kita dukung, baik dalam bentuk regulasi maupun anggaran supaya lembaga penyiaran ini bisa menjadi lembaga yang didengar oleh publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengaturan konten media sosial menjadi kewenangan di tingkat nasional melalui undang-undang. Namun, DPRD Jabar berharap hasil kajian KPID dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menyebutkan forum tersebut merupakan lanjutan diskusi sebelumnya yang membahas perilaku generasi Z dari perspektif psikologi penyiaran.
Pada forum kali ini, pembahasan diperluas dengan pendekatan ketahanan nasional melalui konsep Pancagatra yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Menurut Adiyana, penguatan media penyiaran di Jawa Barat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan informasi di tengah dominasi media sosial, khususnya dalam menyediakan informasi yang akurat bagi generasi muda.
“Kalau sebelumnya kami melihat dari sisi psikologi, kali ini perspektifnya lebih luas dan menyangkut ketahanan nasional,” ujarnya. horaz
