KABUPATEN BANDUNG, HR – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (01/10/2025) di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, menyoroti pembangunan sektor pertanian yang belum menyentuh kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat turun 0,53 persen per Agustus 2025 menjadi 115,61. Menurut Acep, angka ini menunjukkan petani masih jauh dari sejahtera, meski produktivitas pertanian terus meningkat.
“Buat apa produktivitas tinggi kalau petaninya masih hidup dalam kesengsaraan? Apakah petani bukan bagian dari rakyat Jawa Barat yang juga harus disejahterakan?” tegas Acep.
Acep mempertanyakan fokus kebijakan pemerintah provinsi yang lebih menekankan pembangunan infrastruktur tanpa dampak langsung pada kesejahteraan petani. “Jalan dibangun untuk memperlancar distribusi hasil panen. Tapi jika pemerintah tidak melindungi hasil pertanian, untuk apa jalan itu dibuat?” ujarnya.
Ia menambahkan, kinerja Dinas Pangan dan Hortikultura Jawa Barat belum menunjukkan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Acep, kesejahteraan petani bergantung pada tiga faktor utama:
- Biaya produksi rendah
- Risiko gagal panen ditekan serendah mungkin
- Harga jual di pasar menguntungkan
Acep menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi petani kecil dari tekanan industri besar dan mendesak percepatan reforma agraria secara konkret. “Jangan sampai industrialisasi pertanian meminggirkan petani. Petani kecil harus dilindungi. Reforma agraria harus dijalankan lewat badan penyelenggara yang efektif, bukan hanya wacana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Acep menekankan perlunya koherensi antara kebijakan, program, dan hasil di lapangan. “Sampai hari ini, saya belum melihat jawaban nyata bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Itu yang harus kita benahi bersama,” tutur Acep.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah dinas terkait, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bappeda, dan BPKAD Provinsi Jawa Barat. horas
