JAKARTA, HR – Surat Kabar Harapan Rakyat (HR) dan www.harapanrakyatonline.com telah mengajukan surat konfirmasi dan klarifikasi, No, 075/HR/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang disampaikan kepada Kepala BP2JK Wilayah Maluku
Kemudian, HR juga menyampaikan surat konfirmasi nomor : 077 /HR/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Lalu oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku Ditjen Bina Konstruksi, Indra Sulistio dalam surat jawabannya kepada HR, bernomor PAOIIO/Kb41/2023/22 tanggal 13 Oktober 2023, yakni menyatakan Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara, proses tender/lelang tidak dilaksanakan oleh BP2JK Wilayah Maluku, dan yang melaksanakan tender/lelang di Pusat melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Khusus Kementerian PUPR.
Maka dengan ini BP2JK Maluku tidak dapat memberi jawaban/klarifikasi untuk sesuatu yang tercantum dalam surat Media Harapan Rakyat, sebut Kepala BP2JK Maluku, Indra Sulistio kepada HR.
Sehingga sesuai jawaban Kepala BP2JK Maluku tersebut diatas, maka oleh HR melanjutkan surat konfirmasi dan klarifikasi yang disampaikan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi – Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang merupakan Kepala UKBPJ dengan tujuan konfirmasi dan klarifikasi pelaksanaan paket yang dimaksud.
Dan sesuai informasi HR, bahwa surat konfirmasi HR disampaikan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi – Ditjen Bina Konstruksi yang merupakan Kepala UKBPJ dan UKBPJ Khusus, sebab HR pernah menyurati melalui pengiriman pos dengan langsung ke UKBPJ Khusus, namun surat konfirmasi dan koran malah dikembalikan oleh kantor dengan asalan yang tidak jelas.
Sehingga surat konfirmasi HR dengan ini nomor 078 /HR/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 ini langsung disampaikan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi yang merupakan Kepala UKBPJ, namun oleh Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi sampai saat ini ditunggu jawaban/klarifikasi tidak kunjung ada hingga berita naik cetak.
Hal- hal yang dipertanyakan oleh HR terkait pelaksanaan tender paket Paket Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara, yang mana pelaksana proyek fisik ada PPK Satker PPPW BPPW Maluku.
Paket Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara yang bersumber APBN 2023 senilai HPS Rp 97.137.120.000,00. Penetapan pemenang adalah PT Cimendang Sakti Kontrakindo sarat kepentingan atau diduga konsfirasi dengan memenangkan perusahaan yang bermasalah.
PT Cimendang Sakti Kontrakindo dengan penawaran terkoreksi/kontrak Rp 80.623.809.600,00 dengan pelaksana fisik oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku (BPPW), Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) Provinsi Maluku-PPK, diduga banyak trik dan atau adanya kejanggalan dalam proses tender Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara senilai HPS Rp 97.137.120.000,00
Diantaranya yakni jadwal proses tender pada tahapan penetapan pemenang tanggal 31 Agustus 2023 ada sampai 10 kali perubahan jadwal dengan asalan “diperlukan waktu tambahan untuk input hasil evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi, namun hal itu dinilai dengan mengulur-ulur waktu sampai 10 kali perubahan dengan tujuan untuk menentukan jatuh kepada rekanan tertentu.
Kemudian, sebelum pemasukan dokumen, peserta yang diduga dijagokan PT Cimendang Sakti Kontrakindo (PT CSK) , dimana perusahaan ini rental atau diusung pihak tertentu hingga adanya modus antara Pokja Pemilihan dengan yang mengusung/membawa perusahan dengan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran (PA/KPA/PPK) mengkondisikan dan diasitensi mengiring sejumlah dukungan dokumen pemilihan seperti manajerial personil, dukungan peralatan utama dan dokumen lainnya.
Diduga pihak Pokja Pemilihan Khusus yang mempersiapkan dukungan dokumen perusahan PT CSK Kemudian, sesuai peneluran koran Harapan Rakyat (HR), PT Cimendang Sakti Konstrakindo (PT. CSK) yang berdomisili dari Graha KBMP Lt. 2 Jl. RA Kartini Bekasi – Jawa Barat yang merupakan perusahaan yang diusung pihak tertentu dengan bekerjasama dengan Pokja Pemilihan adalah kontraktor yang tidak asing lagi dan sering bermain di lingkungan Kementerian PUPR, dengan salah satu cara membuat/mengangkat Direktur Cabang PT CSK.
Kemudian, ada kejangalan lagi yakni sesama peserta yang ikut tender diduga ada kesamaan dokumen baik pengetikan, metode pelaksanaan, dukungan peralatan, dukungan personil dan lainnya, ya seperti adanya berafiliasi.
Salah satunya peserta yang ikut tender Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara yakni PT Karya Bangun Mandiri Persada (PT KBMP) dengan penawaran terkoreksi Rp 82.175.900.798,82.
Peserta PT KBMP ini digugurkan dengan alasan “Tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang dikarenakan peralatan yang ditawarkan sedang digunakan di paket pekerjaan lain/ yang sedang berjalan setelah dilakukan klarifikasi.’
Alasan dengan digugurkan PT KBMP oleh Pokja UKBPJ pada dasarnya hanya alasan yang dinilai dibuat buat atau tidak masuk akal.
Sebab, antara peserta pemenang PT CSK) dengan PT KBMP adalah perusahan kakak- beradik yang satu domisili, satu kendali, maka kuat dugaan sesama peserta kedua perusahaan tersebut “berafiliasi’
Bahkan dokumen seperti “ketikan metode, dukungan peralatan seperti alat sewa adalah “satu kendali ” antara PT CSK yang dipimpin oleh Direkturnya, Ir S dan PT KBMP yang dipimpin Direktur yang sama yakni Ir S.
Kedua perusahaan ini /satu domisili yang berkantor di Graha KBMP Lt. 2 Jl. RA Kartini – Bekasi, dan yang artinya singkatan Karya Bangun Mandiri Persada
Informasi diperoleh HR, PT KBMP sebenarnya berkantor/domisili di Jl. DI. Panjaitan Perkantoran Kirana Jakarta Timur, namun itu hanya sebagai singgahan, kalau urusan administrasi dokumen masih di kantor yang di Kota Bekasi tersebut bersama dengan PT CSK.
Kemudian, masih sesuai peneluran HR, dimana PT CSK sampai saat ini adalah dalam “status quo” dan tidak boleh membuat akta perubahaan, akte cabang dan akte lainnya sampai anaknya berumur 18 tahun, yang mana disebabkan karena PT Cimendang Sakti Kontakindo membuat akte bodong, dan itu sesuai “Akte bodong tertuang di dalam Surat Keputusan Pengadilan 324/ pdt.G /2021 tanggal 05 Oktober 2021.
Maka pada paket Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara yang ditetapkan atau dikerjakan oleh PT CSK seharusnya tender batal atau gugur karena perusahan PT CSK dalam status qua atau bermasalah hukum
PT CKS dengan mengangkat sebagai Direktur Cabang dengan akte cabang, atau membuat akte perubahan, akte baru atau yang berhubungan akte perusahan, maka juga seharusnya gugur atau batal karena dinilai dalam status qua.
Kemudian dukungan dokumen lainnya sesuai informasi HR, yakni PT CKS dengan memiliki seperti Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dan Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015) pada paket Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara dimana telah habis masa berlakunya yakni Tanggal 22 Juli 2022
Hal ini sesuai penelusuran HR disalah satu paket proyek ketika PT CKS ini ikut tender, namun digugurkan dengan alasan Sertifikat Lingkungan dan Sertifikat Mutu telah habis, yang mana masih dalam waktu bersamaan tender.
Dan sebagai catatan HR, bahwa pekerjaan PT CKS selama ini selalu bermasalah dan bahkan terancam diblacklist, sehingga pada Pembangunan Pasar Tual Kota Tual dan Pasar Langgur Kab. Maluku Tenggara diragukan pekerjannya, dan semestinya pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku seharusnya meminta kepada Pokja Pemilihan membatalkan penetapan pemenang PT CKS karena dinilai perusahaan selain pekerjaan tidak profesional juga dukungan dokumen pemilihan diragukan keabsahaannya dan juga masih dalam status qua.
Namun, penetapan pemenang atau terkontrak PT CKS, atau apakah pihak PPK Satker BPPW Maluku meng-amiin’ karena adanya kolaborasi dengan tujuan setali tiga uang. tim
