TANGERANG, HR – Dunia Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer dan prioritas. Hal ini demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu bersaing di segala aspek kehidupan. Demikian dikatakan Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Kosrudin di ruang kerjanya, Senin (16/04/18).
Sejumlah kalangan menilai, sejak dihapusnya pemakaian Batik PGRI sebagai simbol keberadaan organisasi yang membawahi para tenaga pendidik, khususnya di Kabupaten Tangerang ini, merupakan langkah yang kurang tepat. Bahkan yang sekarang ini dunia pendidikan dikerahkan dan dikoordinir oleh K3S wilayah dari 29 kecamatan yang berada di Kabupaten Tangerang. Keterlibatan K3S ini melebihi dari UPT dan PGRI.
Ada sinyalemen bahwa kepengurusan serta keberadaan PGRI di Kabupaten Tangerang itu akan terhapus dengan sendirinya.
“Adanya dugaan bahwa para tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang ini akan nyebrang dan mengarah kontra pada Dinas Pendidikan, semuanya bisa saja terjadi karena kami para tenaga pendidik honorer sangat kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kita ini. Dan sangat tidak adil dalam pelaksanaanya, Yang mana sesuatu hal pastinya melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan kita. Sangat renta komunikasi yang mana penghapusan UPT yang sudah dilakukan bahkan tidak memperbolehkan PGRI untuk menggunakan seragamnya, semua akan berdampak buruk pada keadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,” ungkap salah satu narasumber dari sekolah yang tidak mau disebutkan namanya.
Kosrudin selaku Ketua PGRI Kabupaten Tangerang ketika ditemui HR menjelaskan, terkait adanya penangguhan, Pihak PGRI dalam hal ini para tenaga pendidik yang jelas-jelas secara keilmuannya sesuai dengan Job Descriptionnya merasa kecewa.
“Karena kami para guru, baik honor maupun bukan merasa diberi harapan palsu oleh Dinas Pendidikan dan pemerintahan Kabupaten Tangerang. Katanya, guru-guru honorer serta Guru Bantuan Sekolah akan diangkat menjadi tenaga tetap. Dalam artian mempunyai status kepegawaiannya yang jelas. Akan tetapi, nyatanya mana? Terkesan digembosin dan malah penangguhan yang dikedepankan, dan sangat diperhatikan,” ungkap Ketua PGRI.
Hal senada dikatakan salah seorang staf Dinas Pendidikan. Menurutnya, Kadis Pendidikan yang sekarang menjabat terkesan acuh serta ada unsur ‘pembiaran‘ terhadap nasib para tenaga honorer dan para tenaga pendidik sekolah. Bahkan pembiaran tersebut terjadi juga di dalam tubuh intansi Dinas Pendidikan sekarang ini. Terkesan Kerja masing-masing, tidak ada persatuan dan kesatuan.
“Bahwa ada rumor akan ditunda pengangkatan para GBS termasuk dibekukan status mereka yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Tangerang, “ ujar pria yang juga mengaku sebagai aktivis pada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang cukup punya nama ini mengatakan pada HR.
“Pak Haditsya saya tau betul, dia itu bukan orang yang paham tentang pendidikan. Hal ini terlihat dengan pola dan cara dia memimpin OPD pendidikan. Mana gebrakannya? Terlihat stagnan, bahwa lebih mengarah kepada profit kegiatan. Seperti pengadaan barang dan jasa, dan pengadaan buku yang belum layak untuk di baca anak sekolah dasar,” ujarnya.
Bahkan penekanan dari dinas terkait pada para kepala untuk mengeluarkan kos pribadi, dalam hal ini beberapa kepala sekolah “bernyanyi” kepada HR dan merasa terintimidasi.
“Tidak mungkin uang pribadi dipakai untuk negara. Yang ada uang negara dipakai untuk pribadi,” ungkapnya.
Pria kelahiran Sepatan yang tidak usah disebutkan namanya itu lebih lanjut menjelaskan, bahwa menurutnya jika demikian ada kemungkinan pihaknya atau para tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang ada kemungkinan besar akan loncat dan mengarah ke kotak kosong.
“Karena bentuk ketidak pedulian pemerintah daerah kita ini, melalui dinas terkait terhadap para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan ini. Mau dibawa kemana dunia pendidikan di kabupaten kita ini ?” tandasnya.
“Jika semua yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak mengarah satu pintu dan satu tujuan untuk Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bahkan yang terjadi sekarang adalah UPT dibubarkan, PGRI dilarang, hingga K3S sekolah dipublikasikan, bukan menjadi baik malah semakin ricuh di Dinas Pendidikan kita ini. Yang mana K3S sekarang berperan lebih tajam dari organisasi PGRI,” ujarnya lagi.
Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan belum dapat ditemui dengan alasan sibuk kegiatan di luar kantor, bahkan tidak ada ucapan apa pun dari Ketua PGRI Kabupaten Tangerang yang mengarahkan GBS untuk ke rana politik pilkada Kabupaten Tangerang.
“Jika secara pribadi, PGRI tidak ikut campur mau dibawa kemana pendidikan kita ini,” ujarnya. linda
