MAMUJU, HR – Merespon adanya usulan dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju, Masram Jaya, yang ingin menggelar rapat dengan OPD, dalam rangka membahas penggunaan anggaran penanganan Covid-19 oleh eksekutif, Ketua DPRD, Azwar Anshari Habsi, angkat bicara.
Menurut Azwar Anshari Habsi, rencana rapat bersama dengan OPD oleh Ketua Komisi III tersebut, merupakan suatu kesalahan, karena di DPRD Kabupaten Mamuju saat ini, telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam rangka memberikan batasan adanya pertemuan.
Ketua DPRD Sulbar Harap Pembagian APD ke Kabupaten ProporsionalTolak Pembahasan RUU Omnibuslaw, BMI Bangga Pada Fraksi DemokratTebar Kepedulian, Pemuda Pancasila Mamuju Berbagi Makanan Siap Santap.
“Sebenarnya, salah juga pernyataan sikapnya Masram itu, bukan kita tidak mau mengikuti rapat, tapi kan sudah ada standar petunjuk organisasi, standar operasional ini, sudah ada SOP nya kita buat SOP di DPR, untuk membatasi rapat pertemuan. Bisa tapi dengan menggunakan aplikasi,” ucap Azwar Anshari Habsi, kepada via telepon, Selasa (07/04/2020).
Selain itu, ia juga menambahkan, bahwa berdasarkan hasil komunikasinya langsung dengan Bupati, Pemerintah Kabupaten Mamuju, saat ini dipastikan telah melakukan langkah pasti dalam penanganan wabah Covid-19,
“Terkait, kan yang dipertanyakan juga kan anggaran, sementara saya konfirmasi ke Bupati dalam hal ini saya mewakili DPR, dia jawab sudah ada langkah – langkah Pemda, dalam hal penanganan Covid, termasuk relokasi anggaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu juga mengungkapkan, bahwa relokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, untuk penanganan virus corona, jumlahya telah mencapai puluhan miliar rupiah.
“Relokasi anggarannya itu, kurang lebih 2 miliar lebih, ada pertanyaannya di kalau tidak salah kemarin ya, kalau tidak salah, terus dana Desa kurang lebih 17,6 miliyar, untuk penanganan covid, dana kesehatan untuk sosialisasi dari 10 miliar, 6,4 Milar untuk penanganan covid, itu juga dialokasi banyak lah, ada lagi 26 miliar,” ungkapnya.
“Jadi, apa yang dijelaskan Bupati kepada kami sebagai perwakilan DPR ini, itu sudah mewakili unsur DPR, jadi kalau kita mau rapat langsung lagi apa lagi yang mau kita bahas,” sambungnya. tia
