Sidang Pemeriksaan Perkara Praperadilan Wena Suling Ditunda

oleh -212 views
Kuasa Hukum Tiyara, S.H

BEKASI, HR – Di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Tiyara Parengkuan SH MKN CLA dan rekan selaku kuasa hukum Wena Suling mengajukan Permohonan  Praperadilan  terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Metro Jaya cq para penyidik dan atau tim penyidik dalam laporan polisi  No. LP/4344/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum  tanggal 16 /08/2018 di Polda Metro Jaya  Jakarta. Sebagaimana dalam register perkara No. 01/Pid.Pra/2020/PN. Jaksel tertanggal 03/01/2020 atas laporan Sdr.Budiarto.Dan terlapor adalah Wena Suling.

Jadwal   mulainya persidangan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut  ditetapkan pada (20/01/2020). Namun Termohon tidak hadir sehingga sidang ditunda  sampai 27/01/2020. Telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut  untuk dihadirkan pada 21/01, mengingat perkara praperadilan harus sudah putus dalam waktu 7 (tujuh) hari, ujar Tiyara  kepada HR. Perkara itu diperiksa dan diadili Majelis Hakim Agus Widodo SH (hakim tunggal).

Dikonfirmasi pada Selasa 21/01, atas ketidak hadiran Termohon  kepada bagian hukum diduga tidak ada  Surat kuasa untuk sidang, ujar petugas termasuk “Y” staf bagian hukum Polda Metro Jaya.

Juga terkait alasan Pemohon mengajukan praperadilan   HR hendak mempertanyakan   namun tidak terkonfirmasi, oleh Wasidik “O “ disuruh berkirim surat kepada Reskrimun.

Tiyara selaku kuasa hukum Pemohon  mengatakan  alasan Permohonan Praperadilan adalah :1. Berdasarkan ketentuan pasal 77 dan pasal 79 Undang Undang  No.8 Tahun1981 Tentang  Hukum Acara Kitab Undang- Undang Pidana  (KUHAP) sebagai berikut: Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai  ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut jelas dan berdasar hukum bahwa Pemohon memiliki hak hukum untuk mengajukan Praperadilan  terhadap Pemohon.

Ketentuan pasal 21 ayat (1 ) dan (2 ) Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, berbunyi sebaggai berikut: Pasal 21 (1) Perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan menimbulkan  kekhawatiran  bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ayat (2) Penahanan atau penahanan  lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum  terhadap tersangka  atau terdakwa ……. dan seterusnya.

Dikatakan Tiyara, bahwa status sebagai tersangka dan penahanan kliennya Wena Suling selaku Pemohon  tidak sah menurut hukum dan tidak berdasar hukum sama sekali. Pemohon setelah dilakukan  pemeriksaan sebagai saksi  oleh penyidik  dalam laporaan tersebut di atas telah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Penghentian  Penyidikan  (SP3). Karena diduga tidak terdapat cukup bukti  berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, Nomor. LP/4344/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum  tanggal 16 /08/2018 di Polda Metro Jaya  Jakarta.

Dalam permohonan Praperadilan  itu disebut dugaan hanyalah pemutarbalikan fakta  dan sangat megada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali bertujuan untuk menghilangkan keseluruhan hak-hak pemohon di PT SBP yang sampai saat ini belum dibayar kan dan atau diberikan sama sekali. Diduga sangat dipaksakan  demikian dalam Permohonan Praperadilan tersebut.

Dalam Permohonan Praperadilan itu juga disebut diduga tidak pernah menerima undangan dan atau panggilan dari Termohon  untuk menghadiri gelar perkara.

Loading...

Dalam Permohonan Praperadilan itu, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan  menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara aquo untuk kiranya menyatakan  Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam Laporan Polisi Nomor. LP/4344/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 16 /08/2018 “tidak sah  dan tidak berdasar hukum“ oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. med

Tinggalkan Balasan