BANGKA TENGAH, HR — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi dan Mulyadi, menggelar kegiatan reses di Aula Pondok Pesantren Al Hidayatullah, Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu siang (17/1/2026).
Pahlivi dan Mulyadi sengaja memilih lingkungan pesantren sebagai lokasi reses. Mereka menilai lembaga pendidikan keagamaan masih membutuhkan peningkatan layanan, fasilitas pendidikan, serta dukungan pembangunan dari pemerintah.
Keduanya sepakat menjadikan pesantren sebagai ruang dialog agar aspirasi di bidang pendidikan dapat terserap secara langsung dan tepat sasaran.
Pahlivi berharap kegiatan reses tersebut mampu memotivasi para orang tua, ustaz dan ustazah, serta santri untuk terus berkolaborasi membangun pesantren agar semakin maju dan berkembang.
“Pemerintah berkewajiban melayani pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan yang dikelola pesantren. Pemenuhan infrastruktur tentu kami sesuaikan dengan kemampuan daerah,” tegas Pahlivi.
Ia juga mengapresiasi keberadaan 12 santri penghafal Al-Qur’an 30 juz di Pondok Pesantren Al Hidayatullah. Menurutnya, capaian tersebut menjadi keberkahan bagi Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menanggapi aspirasi bantuan beras, Pahlivi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat membantu menekan biaya operasional konsumsi santri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Simpang Katis.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat juga akan terus didorong, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), melalui perwakilan DPR RI dari Partai Gerindra, guna meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pesantren.
Sementara itu, Mulyadi menyampaikan bahwa pihak pesantren dapat mengajukan proposal bantuan ke berbagai instansi, seperti Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Di kementerian tersebut sudah tersedia anggaran pembangunan dari pusat. Kami siap mengawal karena itu merupakan amanah masyarakat,” ujar Mulyadi.
Ia juga menegaskan pembangunan sektor pendidikan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional, melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda bagi anak-anak berprestasi dan kurang mampu.
“Yang terpenting adalah komunikasi dan koordinasi yang baik agar pembangunan pesantren ke depan bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. agus priadi
