Pro Kontra SKTB, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel dan Kadisdik Gowa Berdebat

oleh -698 views

SULSEL, HR – Berbagai program Pemda Gowa di bidang pendidikan telah dilakukan, mulai pendidikan gratis hingga Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

Hal ini menjadi polemik antara Kadir Halid yang menjabat Ketua Komisi E DPRD Sulsel dan Kadis Pendidikan Gowa, DR Salam.

Dialog berlangsung di gedung DPRD Sulsel di lantai 7 ruangan Komisi E dilakukan secara terbuka, Kamis (3/5/18).

Kadir Halid menerima DR Salam di ruangannya dengan baik, menyapa dan sedikit bertanya. Merekapun saling memperkenalkan diri dari alumni yang sama yakni Universitas Negeri Makassar (UNM).

Dialog terkait SKTB yang telah dilakukan Kabupaten Gowa, dibuka oleh Kadir Halid sekaligus menyatakan telah merilis berita jika SKTB ini adalah salah satu pembodohan masyarakat. Menurut Kadir, pihaknya menemukan adanya beberapa murid dari SMK – SMA yang ada di Gowa tidak tahu membaca, dan hal ini dibahas dalam forum sebagai Ketua Komisi bersama Kadis Provinsi, yang pemahamannya murid rajin atau malas mereka akan lulus.

Usai kata pengantar dan asumsi Kadir akhirnya dijawab DR Salam selaku Kadis Pendidikan Kab Gowa. Hal ini, ungkap Salam harus diklarifikasi, disebabkan Kadir belum paham tentang SKTB, dan bahkan pengucapannyapun masih sering salah.

“Seperti yang disampaikan Bapak (Kadir) tadi, bahwa suatu pembodohan, karena Bapak belum paham sistem kelas tuntas berkelanjutan,” ucap DR Salam.

“SKTB ini sejak tahun 2013 sudah ada perdanya dan terdaftar dalam Kementerian Dalam Negeri No 10 tahun 2013. Dan ketika dibuat perda ini, ada konsultasi dengan Provinsi dan Perda SKTB ini aman. Berarti program ini bermanfaat,” ungkapnya.

Salam menjelaskan dihadapan Kadir Halid dan awak media tentang substansi SKTB yang lebih kepada pelayanan akses pendidikan, sebuah pendekatan memberikan layanan optimal kepada anak didik yang mengacu pada hak – hak dasar seorang anak.

Ditengah berlangsung dialog ini, seorang dari pemerhati anak mengklaim bahwa program itu adalah suatu pembodohan, dan dikhawatirkan akan merambat ke Makassar, karena alasannya semua pendidikan itu ada uji kompetensinya.

Semakin seru, hal ini juga dijawab DR Salam secara profesional. “Sistem ini tidak keluar dari koridor sistem Ujian Nasional, jangankan evaluasi kita punya deteksi dini, makanya kelemahan anak sudah diantisipasi lebih awal. SKTB ini melacak kemajuan siswa mengecek ketercapaian dan mengecek kesalahan serta mengambil keputusan,” jelas DR Salam.

Loading...

Debat berlangsung selama hampir 1 jam dan berakhir pada pendirian masing – masing. Kadir Halid tidak mundur dan tetap berasumsi bahwa SKTB ini adalah pembodohan, sekalipun DR Salam sudah menjelaskan secara mendetail. kartia

Tinggalkan Balasan