GOWA, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mencatat penurunan prevalensi stunting yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022 angkanya mencapai 33 persen, kemudian turun menjadi 21,1 persen pada 2023, dan kembali menurun hingga 17 persen pada 2024.
Meski angka tersebut terus membaik, Pemkab Gowa tetap menjadikan penanganan stunting sebagai agenda prioritas melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan stunting. Menurutnya, penanganan ini penting karena berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa stunting bukan hanya soal pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas anak. Karena itu, semua intervensi harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
“TPPS telah bekerja dari tingkat Kabupaten hingga Desa dan Kelurahan untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran,” ujar Darmawangsyah saat memimpin Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis (27/11).
Wabup Gowa juga menyampaikan bahwa keberhasilan penurunan stunting membuat Kabupaten Gowa meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan dan menerima penghargaan nasional kinerja percepatan penurunan stunting yang mengantar Gowa memperoleh Dana Insentif Fiskal 2025.
Ke depan, Pemkab Gowa memperkuat kolaborasi melalui intervensi lintas sektor, termasuk program Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI–Polri, dunia usaha, dan para donatur. Program ini membantu keluarga berisiko melalui dukungan pangan bergizi, edukasi, serta pendampingan berkelanjutan.
Pemkab juga memperkuat koordinasi antara OPD, Puskesmas, dan Balai Penyuluh KB untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif.
“Kami meminta seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Kami juga mendorong lembaga sosial, perbankan, dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa, Sofyan Daud, menjelaskan bahwa rakor ini menjadi forum rutin untuk menyelaraskan dan mengendalikan program penurunan stunting. Sebanyak 150 peserta hadir, mulai dari PKK kecamatan, Dharma Wanita, Kepala Puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator KB, hingga mitra perbankan, Baznas, Polri, dan TNI.
“Rakor ini merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengoptimalkan pelaksanaan program agar target penurunan stunting tercapai,” jelasnya.
Ia juga melaporkan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB sebagai garda terdepan distribusi makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Rakor ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah, para camat, dan Ketua TP PKK kecamatan se-Kabupaten Gowa. kartia
